Presiden Lantik Pimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2031

MURIANETWORK.COM - Presiden Joko Widodo telah menetapkan kepemimpinan baru untuk BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden. Pelantikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi yang baru dilaksanakan pada 19 Februari 2026, menandai dimulainya babak baru bagi lembaga jaminan sosial yang mengelola program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian ini.

Pelantikan dan Penegasan Peran Strategis Jaminan Sosial

Mewakili Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, secara resmi melantik para pimpinan baru tersebut. Dalam pidatonya, Cak Imin, sapaan akrabnya, menegaskan posisi jaminan sosial sebagai instrumen kunci dalam membangun kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa tugas negara adalah memampukan rakyat untuk hidup produktif dan bermartabat. "Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang luas. Fokusnya tidak semata pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada penguatan daya tahan sosial, peningkatan daya saing ekonomi, serta penciptaan rasa aman dari berbagai risiko yang mengancam kesejahteraan.

Dalam konteks ini, peran BPJS Ketenagakerjaan dinilai sangat strategis. Lembaga ini menjadi pelindung bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko, mulai dari kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kematian yang dapat memicu kerentanan ekonomi. Cak Imin juga menyampaikan komitmen untuk berkolaborasi menghadirkan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Struktur Kepemimpinan Baru Periode 2026-2031

Keputusan Presiden tersebut menghasilkan susunan kepemimpinan baru yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Berikut komposisi lengkapnya:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

• Dedi Hardianto (Ketua Dewan Pengawas – Unsur Pekerja, menggantikan Muhammad Zuhri)
• Swartoko (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Pemerintah)
• Sudarso (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Pemerintah)
• Ujang Romli (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Pekerja)
• Abdurrakhman Lahabato (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Pemberi Kerja)
• Sumarjono Saragih (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Pemberi Kerja)
• Alif Noeriyanto Rahman (Anggota Dewan Pengawas – Unsur Tokoh Masyarakat)

Direksi BPJS Ketenagakerjaan

• Direktur Utama: Saiful Hidayat (menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro)
• Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi: Ihsanudin
• Direktur Human Capital dan Umum: Harjono Siswanto
• Direktur Kepesertaan: Agung Nugroho
• Direktur Pelayanan: Trisna Sonjaya
• Direktur Pengembangan Investasi: Eko Purnomo
• Direktur Keuangan: Bambang Joko Sutarto

Peta Jalan dan Strategi Prioritas Lima Tahun ke Depan

Usai dilantik, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia lantas memaparkan arah strategis lembaga untuk lima tahun mendatang yang berporos pada tiga konsep utama: Coverage, Care, dan Credibility (3C).

Prioritas pertama, Coverage, bertujuan memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur, terutama di sektor informal dan UMKM yang masih banyak belum terjangkau. Langkah konkretnya meliputi akselerasi akuisisi peserta baru, optimalisasi kanal distribusi, serta penguatan retensi dan kepatuhan iuran.

Saiful menekankan pentingnya inklusi ini. "Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan," tuturnya.

Strategi kedua, Care, difokuskan pada transformasi layanan melalui inovasi digital. Tujuannya adalah membuat proses klaim lebih cepat, mudah, dan transparan, sekaligus mengembangkan program manfaat seperti layanan perumahan.

"Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya," imbuhnya.

Adapun Credibility, prioritas ketiga, dibangun sebagai fondasi keberlanjutan. Penguatan ini mencakup keakuratan data, tata kelola yang akuntabel, kinerja investasi yang sehat, serta komunikasi publik yang konsisten untuk meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan.

"Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, compliance dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat," pungkas Saiful Hidayat.

Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak dan pengawasan yang efektif dari Dewan Pengawas, kepemimpinan baru ini optimistis dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan menjadi lembaga yang lebih profesional dan terpercaya, serta berkontribusi nyata bagi ketahanan sosial ekonomi bangsa.