Suasana memanas lagi. Pemerintah Iran baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras: semua pangkalan militer, fasilitas, dan aset Amerika Serikat bakal dianggap sebagai "target yang sah". Ini adalah respons langsung atas ancaman dan kemungkinan serangan militer dari Washington.
Peringatan itu disampaikan lewat surat resmi. Amir Saeid Iravani, Duta Besar Iran untuk PBB, yang menulisnya. Surat tersebut ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan presiden Dewan Keamanan.
Latar belakangnya adalah gerakan militer AS yang kian masif. Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan berbagai peralatan tempur lain ke kawasan Timur Tengah. Tujuannya, kata Washington, untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir sebuah klaim yang selalu dibantah keras oleh Teheran.
Menurut laporan kantor berita AFP, Jumat lalu, surat Dubes Iravani itu juga merujuk pada unggahan media sosial Trump.
Di postingan Rabu sebelumnya, Trump menyebut AS mungkin akan menggunakan pangkalan militer Inggris, termasuk satu yang terletak di sebuah pulau di Samudra Hindia. Syaratnya, "jika Iran memutuskan untuk tidak membuat kesepakatan."
"Pernyataan yang begitu agresif oleh Presiden Amerika Serikat...menandakan risiko nyata agresi militer," tulis Iravani dalam suratnya.
Ia memperingatkan, konsekuensinya bisa membawa malapetaka bagi kawasan. Bahkan, ini disebut sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Karena itu, Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak. Iravani menyerukan agar badan tertinggi itu memastikan Amerika Serikat segera menghentikan ancaman penggunaan kekuatan yang dinilai melanggar hukum.
Namun begitu, di tengah ketegangan ini, surat tersebut juga menyisipkan nada diplomatik. Ditegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada solusi damai lewat jalur diplomasi. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mengatasi ambiguitas terkait program nuklir damai mereka, tentu saja, atas dasar timbal balik.
Artikel Terkait
Imigrasi Jaksel Amankan 13 WNA yang Bekerja Ilegal di Balik Acara Celebrity Portrait
Impor 35.000 Kendaraan India untuk Proyek Desa Dipertanyakan, Industri Dalam Negeri Siap Penuhi Pesanan
Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Divonis Seumur Hidup Atas Percobaan Kudeta
Mantan Kajari HSU Gugat KPK Rp 100 Miliar Lewat Praperadilan