Menkeu Nilai Gugatan MK Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Lemah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara. Soalnya, ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan UU APBN 2026, khususnya terkait alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, gugatan itu punya peluang menang yang kecil.

"Kita lihat hasilnya seperti apa. Gugatan bisa kalah, bisa menang, kan. Saya rasa (uji materiil) lemah. Kalau lemah, ya pasti kalah. Tapi, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,"

Demikian disampaikan Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dia mengaku masih memantau perkembangan kasusnya. Bagaimanapun, tidak semua gugatan yang masuk ke MK akhirnya dikabulkan.

Di sisi lain, setidaknya sudah ada tiga permohonan pengujian materiil yang tercatat di MK. Semuanya menyoal UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, fokusnya satu: pembiayaan program MBG.

Ketiga perkara itu adalah nomor 40/PUU-XXIV/2026 dari Yayasan Taman Belajar Nusantara, lalu nomor 52/PUU-XXIV/2026 yang diajukan seorang dosen bernama Rega Felix, dan terakhir nomor 55/PUU-XXIV/2026 oleh guru honorer Reza Sudrajat. Inti keberatan mereka sama.

Mereka mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya. Pasal itulah yang memasukkan MBG ke dalam keranjang "pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan", yang dananya diambil dari porsi anggaran pendidikan. Nah, ini yang jadi masalah.

Seperti kita tahu, anggaran pendidikan di APBN diamanatkan sekitar 20 persen. Kekhawatiran para pemohon jelas: kalau MBG dikelompokkan sebagai biaya operasional, dikhawatirkan justru menggerus alokasi untuk kebutuhan pendidikan lain yang lebih esensial. Bayangkan saja untuk gaji guru, perbaikan sekolah, atau beli buku.

Maka, lewat gugatan itu, mereka meminta MK menyatakan bahwa program MBG tidak termasuk dalam kategori pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Hasilnya? Kita tunggu saja putusan sidang nanti.