Pemkab Sidoarjo Pertahankan Opini WTP dari BPK untuk ke-13 Kali Berturut-turut

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur berhasil dipertahankan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan secara serentak kepada 33 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada Jumat, 29 Mei. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan langsung dokumen itu kepada Bupati Sidoarjo Subandi di kantor BPK setempat.

Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukanlah sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Subandi, Sabtu, 30 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa laporan keuangan daerah memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar kewajiban administrasi pemerintahan. Dokumen tersebut, lanjutnya, menjadi instrumen penting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Subandi berharap opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Hal itu, menurut dia, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.

“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Di sisi lain, Bupati Subandi menambahkan bahwa raihan ke-13 kalinya ini merupakan hasil kerja bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah, kata dia, akan terus diperkuat demi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Selain kepada Bupati Subandi, LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Chusnul Inayah.