Anggota DPR Desak Pengoperasian Maksimal Pelabuhan Kijing untuk Dongkrak Ekonomi Kalbar

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pengoperasian maksimal Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dorongan ini disampaikan menanggapi permintaan Wakil Gubernur Kalbar dan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan investasi negara triliunan rupiah serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dampak Ekonomi dan Dana Bagi Hasil

Legislator dari Dapil I Kalbar itu menekankan, pengoptimalan pelabuhan berkelas internasional ini membawa potensi ekonomi yang sangat besar. Salah satu dampak langsung yang diharapkan adalah peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekspor untuk Kalimantan Barat.

Syarief menjelaskan, selama ini komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit dan bauksit banyak diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi, seperti Dumai atau Jakarta. Akibatnya, pencatatan dan manfaat DBH lebih banyak dinikmati daerah lain.

"Kalau ekspor langsung dari Kalbar tentu DBH-nya kembali ke daerah. Nah, ini yang selama ini hilang. Maka dari itu, sudah seharusnya memaksimalkan Pelabuhan Internasional Kijing," ujar mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar tersebut.

Posisi Strategis dan Keuntungan Geografis

Di luar dampak fiskal, Syarief juga menyoroti keunggulan lokasi Pelabuhan Kijing. Posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional dinilai sangat strategis, bahkan relatif dekat dengan rute-rute utama seperti ke Singapura, Timur Tengah, maupun Eropa via Laut Tiongkok Selatan.

"Jadi, secara geografis juga sangat strategis bahkan untuk beberapa rute bisa lebih efisien dibanding pelabuhan lain. Ini potensi nasional sekaligus potensi daerah," ungkap Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat itu.

Oleh karena itu, percepatan operasional pelabuhan dinilai mendesak, meski masih ada sejumlah infrastruktur pendukung yang perlu disempurnakan, seperti fasilitas crane dan sarana bongkar muat lainnya. "Ya, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi itu bukan alasan untuk menunda terlalu lama," tegasnya.

Infrastruktur Pendukung yang Perlu Dipercepat

Selain fasilitas di dalam area pelabuhan, perhatian juga dialihkan ke infrastruktur penunjang di sekitarnya. Syarief menekankan pentingnya percepatan relokasi jalan akses menuju kawasan Pelabuhan Kijing. Tanpa dukungan jaringan jalan yang memadai, potensi kemacetan parah di jalur lintas utara Kalbar menjadi ancaman serius seiring membanjirnya arus logistik.

"Relokasi jalan harus cepat selesai. Jangan sampai jalur lintas utara terganggu karena lonjakan angkutan barang," lanjutnya.

Mengalihkan Aktivitas dari Pelabuhan Dwikora Pontianak

Pembahasan kemudian beralih ke kondisi Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dinilai sudah tidak ideal lagi untuk menangani bongkar muat skala besar. Penyebab utamanya adalah tingginya sedimentasi di Muara Jungkat akibat minimnya kegiatan pengerukan.

"Muara sudah dangkal karena tidak pernah dikeruk maksimal," jelas Syarief.

Menurut pandangannya, kapal-kapal besar sudah seharusnya dialihkan ke Pelabuhan Internasional Kijing, sementara Pelabuhan Dwikora cukup melayani kapal berukuran kecil. Ia juga menepis anggapan bahwa pelaku usaha enggan berpindah. Justru, kondisi alur sungai yang dangkal di Pontianak dianggap merugikan pengusaha karena menyebabkan keterlambatan kapal.

"Kalau dua hari saja terlambat karena muara dangkal, maka kerugiannya besar. Jadi, tidak benar kalau pengusaha tidak mau pindah. Yang penting fasilitas dan sistemnya siap," katanya.

Solusi Jangka Panjang dan Komitmen di DPR

Untuk mengatasi masalah sedimentasi di Sungai Kapuas, Syarief mengusulkan agar pengerukan dapat melibatkan pihak ketiga. Upaya ini bukan hanya untuk kepentingan pelayaran, tetapi juga mengurangi risiko banjir di wilayah hulu.

"Pendangkalan alur sungai memperlambat aliran air ke laut. Ini bisa berdampak pada banjir di daerah hulu, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen, Syarief memastikan akan membawa seluruh persoalan ini ke dalam pembahasan rapat bersama Kementerian Perhubungan dan mitra kerja terkait di DPR. "Kami di DPR, khususnya Komisi V sudah beberapa kali meminta Pelindo agar lebih mengoptimalkan Kijing," tutup Syarief Abdullah Alkadrie.