Jakarta - Ruang publik kembali diramaikan dengan analisis mengenai kinerja kabinet. Hizkia Darmayana, seorang pengamat sosial, mengungkapkan bahwa disorientasi di sejumlah kementerian bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Menurutnya, akar masalahnya terletak pada benturan dua sudut pandang yang berbeda: yang etis-ideologis melawan yang praktis-realistis.
Benturan itu, kata Hizkia, muncul karena kepentingan gerbong politik para menteri kerap berbenturan dengan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. "Ini tampak nyata ketika ada kebijakan atau pernyataan para Menteri yang tak selaras dengan nilai-nilai etis dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar dan konstitusi negara kita," ungkapnya.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Rabu (18/2) lalu.
Sebagai contoh, Hizkia yang juga Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu menyoroti pernyataan seorang menteri beberapa waktu lalu. Menteri tersebut menyatakan tragedi Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.
Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya besar. "Apakah sang menteri sedang menjunjung tinggi nilai etis, atau membawa kepentingan politik gerbong politik berikut pimpinannya?" tanya Hizkia.
Artikel Terkait
Rakyat Iran Berkabung 40 Hari Gugurnya Ayatollah Khamenei di Tengah Gencatan Senjata
Unpad Buka 3.868 Kursi Jalur Mandiri 2026, Tanpa Kenaikan UKT
Hizbullah Kecam Serangan Israel di Lebanon, Korban Sipil Tembus Ratusan Jiwa
Polisi Segera Panggil Oknum Jaksa Diduga Ancam Satpam Pakai Senjata Api