Gubernur Jabar Kecam Truk Tambang Ilegal Usai Tewaskan Warga di Awal Ramadan

Suasana Ramadan di Jawa Barat ternoda oleh kabar duka. Di Parungpanjang, Bogor, seorang warga Kabupaten Tangerang tewas setelah tertabrak truk pengangkut material tambang. Truk itu disebut-sebut berplat nomor W dan diduga ilegal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, menyoroti keras insiden ini. Saat menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi warga Muhammadiyah yang memulai lebih awal, Rabu (18/2/2026), ia justru menyelipkan amarah.

“Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah shaum Ramadhan bagi saudara-saudara kita yang sudah melaksanakannya dimulai hari ini,” ujarnya.

Namun begitu, suasana haru itu langsung berubah. Menurutnya, momen awal Ramadan ini justru diwarnai laporan kecelakaan yang memilukan.

KDM melihat kejadian ini sebagai bentuk pembangkangan yang nyata. Ia merasa upaya Pemprov menutup aktivitas tambang dan melarang truk bertonase besar melintas di jalan provinsi seperti diabaikan begitu saja.

“Apabila para pihak tidak mengindahkan apa yang saya tetapkan dan terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang ilegal... maka horor di Parung Panjang akan terjadi lagi dan nyawa akan berjatuhan dalam setiap waktu,” tegas KDM.

Kalau terus dibiarkan, korban jiwa dipastikan akan bertambah. Itu pesannya.

Di sisi lain, upaya penyaluran kompensasi bagi warga terdampak penutupan tambang terus berjalan, meski tak mulus. Sebanyak 12.614 kepala keluarga (KK) sudah menerima bantuan Rp3 juta dari Pemprov Jabar. Mereka adalah warga di kawasan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Bogor.

Tapi masih ada sisa 5.517 KK yang menunggu. Targetnya, gelombang terakhir ini rampung di akhir Februari 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi, menjelaskan prosesnya memang berliku.

Dari sekitar 22 ribu usulan awal, yang lolos verifikasi faktual (Verfal) cuma 18.231 KK. Pemberiannya pun bertahap.

“Nah, yang sisanya 5.617 KK itu akan berproses ya di bulan puasa, menunggu selesainya penyediaan rekening dan buku tabungan di bjb,” kata Ade.

Masalahnya ada di administrasi. Berkas yang masuk seringkali berantakan. Data dari perangkat desa juga lambat, hingga akhirnya mentok di proses pembuatan rekening Bank BJB.

“Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya... Misalkan nama Agus nomor 1 di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor 1 Agus juga di KTP-nya. Nah, ini nomor 1 di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya,” ucapnya menerangkan kendala teknis yang sepele tapi merepotkan.

Meski demikian, target Februari untuk menuntaskan 5.617 KK terakhir tetap dipegang. Ade berharap buku tabungan dari BJB segera tersedia di awal puasa ini, agar penyaluran bisa segera dilakukan.

Jadi, di tengah upaya pemerintah membenahi situasi lewat kompensasi, ancaman di lapangan seperti truk tambang liar ternyata masih nyata dan mematikan.