Satpol PP DKI Luncurkan Program Bedah Rumah, Dimulai dari Hunian Warga Disabilitas di Cengkareng

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program bedah rumah untuk warga kurang mampu, dimulai dari satu rumah di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Program yang diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini menyasar hunian tidak layak yang dihuni tiga kepala keluarga, termasuk dua penyandang disabilitas. Renovasi total diperkirakan selesai dalam dua bulan, dengan pendanaan awal berasal dari urunan internal anggota Satpol PP.

Inisiatif Gotong Royong dari Aparatur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah yang diambil oleh jajaran Satpol PP. Ia menilai program ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial aparatur terhadap kondisi permukiman warga. Gerakan yang dimulai dari iuran sukarela ini diharapkan dapat memantik tindakan serupa dari dinas-dinas lain.

"Jujur saya agak terharu. Ini program kepedulian dari teman-teman Satpol PP. Mudah-mudahan dilanjutkan dinas yang lain. Ini bentuk gotong royong, selain pemerintah daerah juga masyarakat," tutur Rano saat peletakan batu pertama di lokasi, Rabu (18/2/2026).

Syarat Kepemilikan Tanah dan Proses Renovasi

Meski berniat baik, program ini tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Rano Karno menegaskan bahwa salah satu syarat utama adalah kepemilikan tanah yang sah oleh warga penerima bantuan. Hal ini menjadi dasar legalitas sebelum renovasi dimulai.

"Memang tidak mudah juga orang mau dibedah rumahnya. Persyaratan bedah rumah artinya tanah harus milik. Kalau bukan milik, tidak bisa kita bedah," jelasnya.

Selama proses pembangunan yang ditargetkan sekitar dua bulan berlangsung, para penghuni akan ditempatkan sementara di kontrakan terdekat. Rumah seluas 33 meter persegi itu akan dibangun menjadi dua lantai, dengan desain khusus yang mempertimbangkan kebutuhan penghuni disabilitas, termasuk modifikasi tangga yang lebih landai.

Menjawab Tantangan Permukiman Ibu Kota

Program bedah rumah ini tidak dilihat sebagai solusi tunggal, melainkan bagian dari upaya lebih besar memperbaiki kualitas hunian di Jakarta. Rano Karno menyoroti keterbatasan lahan sebagai masalah utama yang harus diatasi dengan pendekatan beragam.

"Problem utama Jakarta itu permukiman. Wilayah terbatas, penduduk besar. Karena itu kita dorong juga hunian vertikal seperti rumah susun agar kualitas hidup meningkat," ujarnya.

Program Berkelanjutan Bergilir ke Seluruh Jakarta

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk berkelanjutan. Rencananya, aksi serupa akan dilaksanakan secara bergilir setiap bulan, menjangkau kelima wilayah kota administrasi di Jakarta. Bentuk bantuannya pun akan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi spesifik dan kebutuhan warga di setiap lokasi.

"Yang berikutnya mungkin nanti di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, secara setiap bulan kita akan coba keliling. Kita lihat mana yang memang kira-kira masyarakat butuh terkait dengan hunian yang tidak layak," imbuh Satriadi.

Untuk tahap awal, dana sebesar hampir Rp 70 juta berhasil dihimpun dari iuran anggota dan paguyuban Satpol PP. Selain fokus pada perbaikan rumah, lembaga ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial lain seperti kerja bakti lingkungan dan penyediaan fasilitas ibadah, menunjukkan komitmen yang lebih luas terhadap masyarakat.