MURIANETWORK.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk membahas percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera. Pertemuan yang digelar di Jakarta pada Rabu (18/2/2026) itu bertujuan mengevaluasi dan menyelaraskan langkah rehabilitasi serta rekonstruksi, dengan target memulihkan roda pemerintahan daerah sebelum bulan Ramadan tiba.
Pertemuan Tingkat Tinggi di Senayan
Rapat digelar di Ruang Nusantara IV DPR, Senayan, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi oleh sejumlah pimpinan dewan lainnya. Dari sisi pemerintah, pertemuan ini dihadiri oleh hampir seluruh menteri teknis yang terkait langsung dengan penanganan pascabencana, menunjukkan skala prioritas yang tinggi dari pemerintah.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah menteri lainnya seperti Menteri PUPR, Menteri Perumahan, Menteri Agama, Mendikdasmen, dan Menteri Pertanian. Kehadiran pimpinan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan juga menandakan perhatian terhadap pemulihan sektor sosial.
Target Pemulihan Sebelum Ramadan
Dalam pengantar rapat, Dasco Ahmad menegaskan fokus pembahasan adalah percepatan penanganan dampak bencana. Ia mengingatkan kembali komitmen yang telah disepakati dalam rapat koordinasi sebelumnya, yang menetapkan target waktu yang cukup ketat.
"Dalam rapat koordinasi penanganan pasca banjir bandang Aceh tanggal 10 Januari 2026, ada beberapa kesimpulan awal yaitu yang pertama bahwa kita targetkan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan," jelas Dasco.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi urgensi dari seluruh proses pemulihan. Target agar pemerintahan daerah dapat berfungsi normal sebelum Ramadan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memastikan layanan dasar kepada masyarakat korban bencana dapat terselenggara dengan baik menyambut bulan suci.
Artikel Terkait
Pengamat Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem Saat Mudik Lebaran, Pemerintah Siapkan 143 Juta Perjalanan
Indonesia di Persimpangan: Diplomasi Bebas Aktif di Tengah Pergeseran Arsitektur Perdamaian Global
Komisi III DPR Pertanyakan Kewenangan MKMK Soal Penetapan Hakim MK Adies Kadir
Andre Rosiade Perjuangkan Legalisasi 35 Wilayah Tambang Rakyat di Sijunjung