Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Bijih Timah untuk Percepat Hilirisasi

Jakarta – Wacana pemerintah untuk menutup keran ekspor bijih timah mentah mendapat sorotan. Menurut Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), langkah ini punya prospek yang cukup cerah. Tujuannya jelas: mendorong hilirisasi agar nilai tambahnya bisa dinikmati di dalam negeri.

Bisman melihat ini dari sudut pandang yang positif. "Jadi jika ekosistem smelter dan industri turunan bagus, maka ini [hilirisasi timah] signifikan akan berpengaruh baik ke ekonomi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Dia tak asal optimis. Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia jadi modal kuat. Dengan kebijakan ini, hilirisasi bisa dipercepat sekaligus memperkuat posisi kita di peta global. Apalagi permintaannya terus naik, didorong oleh industri elektronik dan teknologi energi terbarukan yang makin berkembang.

Di sisi lain, pelaku usaha lokal juga diuntungkan. Mereka berpeluang mendapat margin lebih tinggi dari produk hilir dan menikmati kepastian pasar domestik yang lebih kuat ketimbang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Tapi, jalan menuju hilirisasi timah ini tentu tak mulus. Bisman mengingatkan soal tantangannya. Nilai investasi untuk membangun industri pengolahan itu tinggi, butuh modal yang tidak sedikit.

"Selain itu, terdapat potensi oversupply dalam negeri jika serapan industri belum siap," imbuhnya.

Karena itu, dia menekankan agar pemerintah memastikan kesiapan industri hilir dan kapasitas smelter. Kalau tidak, kelebihan pasokan justru bisa memicu penurunan harga di dalam negeri. Yang juga penting: membuka potensi pasar baru untuk produk hilir di kancah global.

"Penting juga pemberantasan tambang ilegal dan ekspor gelap," tutur Bisman. Jaminan kepastian hukum dan regulasi, plus dukungan insentif fiskal jika diperlukan, disebutnya sebagai faktor kunci lainnya.

Wacana ini sendiri bukan datang tiba-tiba. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah mengisyaratkan arah kebijakan ini. Dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi tak akan berhenti pada nikel dan bauksit saja.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil.

Pemerintah punya alasan kuat. Pengalaman dengan nikel jadi bukti nyata. Bahlil memaparkan, total ekspor nikel yang semula hanya US$3,3 miliar pada 2018-2019, melonjak drastis menjadi US$34 miliar di 2024 setelah ekspor bijihnya dilarang.

“10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” ujarnya.

Lonjakan itu menunjukkan bertambahnya kapasitas pengolahan dalam negeri. Pendekatan serupa, menurutnya, bisa diterapkan untuk timah dan komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya satu: memperkuat struktur industri nasional dan menggeser Indonesia dari posisi paling bawah dalam rantai pasok global. Sumber daya alam strategis harus jadi pengungkit industri domestik, bukan sekadar komoditas mentah yang dikirim keluar.