IMF Soroti Kunci Indonesia Emas 2045: Belanja Modal Harus Diimbangi Peningkatan Pajak

Jakarta Ambisi pemerintah untuk menggeber belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi memang punya harapan. Namun, jalan menuju sana tidak semulus yang dibayangkan. Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini memaparkan sebuah skenario yang bisa jadi pertimbangan.

Laporan mereka, bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, terbit awal Februari 2026. Isinya cukup gamblang: Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi riil sekitar 5,5% sampai 6,5% per tahun selama dua dekade ke depan. Targetnya jelas, mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045. Angka yang tidak main-main.

Nah, untuk mencapainya, IMF bilang peningkatan investasi publik adalah kunci. Tapi di sini catatan pentingnya muncul. Ekspansi belanja modal itu harus diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Kenapa? Agar defisit APBN tidak jebol melewati batas aman 3% dari PDB. Poin ini digarisbawahi tebal-tebal oleh lembaga yang bermarkas di Washington D.C. itu.

“Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan,” jelas tim peneliti IMF yang terdiri dari Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender.

Mereka menegaskan, langkah itu mutlak agar ada ruang yang longgar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan publik tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

Dalam simulasi makroekonominya, IMF memproyeksikan langkah-langkah ekstraksi penerimaan domestik bisa menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap. Kira-kira sekitar 0,3 poin persentase dari PDB. Salah satu opsi yang disodorkan adalah meningkatkan pajak penghasilan karyawan. Tujuannya, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

Tapi, IMF juga memberi catatan. Strateginya harus bertahap. Mereka merumuskan, lonjakan pendanaan di awal sebaiknya dibiayai lewat defisit anggaran. Biarkan dulu proyek-proyek itu berjalan, menggerakkan ekonomi. Baru setelah roda ekonomi berputar lebih kencang, penarikan pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan perlahan-lahan.

Logikanya sederhana: menunda beban pajak di fase awal agar tidak justru mencekik pertumbuhan yang sedang berusaha lepas landas. Dengan manuver seperti ini, defisit fiskal diharapkan bisa tetap terjaga di bawah 3%. Apalagi kalau melihat baseline defisit APBN 2024 yang berada di level 2,3% dari PDB.

Di sisi lain, IMF menekankan bahwa semua ini akan lebih efektif jika dipadukan dengan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi lebih cepat, dan pada gilirannya penerimaan negara akan semakin kuat, yang otomatis menekan defisit.

“Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan,” simpul laporan tersebut.

Artinya, seleksi proyek harus ketat, penilaian dampaknya jelas, dan pengawasannya tangkas. Tujuannya satu: meminimalkan risiko dan menghindari hambatan yang tidak perlu. Visi 2045 memang gemilang, tapi langkah kaki menuju sana harus diatur dengan cermat.