Pemerintah Salurkan Rp112 Miliar untuk Perbaikan Rumah Korban Bencana di Aceh Tamiang

Kabut masih menggantung di langit Aceh Tamiang, tapi di halaman kantor bupati, ada secercah harapan yang mulai menguat. Pemerintah pusat, lewat Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, baru saja menyalurkan bantuan stimulan senilai Rp112 miliar untuk warga di kabupaten itu. Dana segar ini ditujukan bagi lebih dari 5.000 kepala keluarga yang rumahnya porak-poranda diterjang bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra beberapa waktu lalu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung menyerahkan bantuan. Dia yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menjelaskan bahwa besaran bantuan ini tak seragam. Semuanya tergantung tingkat kerusakan.

“Penyerahan bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

“Dilaksanakan serentak di 25 titik kabupaten/kota di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.”

Rinciannya begini: untuk rumah yang rusak ringan, bantuannya Rp15 juta. Yang rusak sedang dapat Rp30 juta. Sementara untuk kerusakan berat, pemerintah akan membantu membangun hunian baru dengan anggaran Rp60 juta per unit. Langkah ini diharapkan bisa jadi modal awal warga untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

Namun begitu, Aceh Tamiang bukan satu-satunya. Daerah lain di Serambi Mekah juga mendapat perhatian. Di Aceh Tengah, misalnya, pemerintah mengucurkan Rp32,17 miliar untuk 1.680 KK. Angka itu terbagi untuk 465 unit rumah rusak sedang dan 1.215 unit rusak ringan.

Sementara itu, di Kota Lhokseumawe, suasana serupa terlihat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wali Kota Sayuti Abubarak melakukan penyerahan bantuan stimulan sebesar Rp35,685 miliar secara simbolis. Mereka berharap dana ini bisa mempercepat proses pemulihan, agar masyarakat segera punya rumah layak huni lagi.

Soal cara penyaluran, pemerintah memastikan tak akan berbelit. Seluruh dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Suharyanto menekankan, daftar penerima ini sudah melalui verifikasi ketat data by name by address yang ditandatangani pejabat daerah, termasuk Kapolres dan Kajari. Jadi, diharapkan tepat sasaran.

Lantas, bagaimana dengan wilayah lain yang belum kebagian? Ternyata, proses verifikasi data masih berjalan. Dari 49 kabupaten/kota yang mengajukan, baru 25 daerah yang disetujui pada tahap pertama ini. Pemerintah berjanji akan terus mengevaluasi, agar bantuan bisa menjangkau semua yang membutuhkan.