Indonesia Bergabung dengan Board of Peace, Prabowo Hadiri Rapat Perdana

Di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemui wartawan pada Sabtu (14/2/2026). Ia bicara soal langkah terbaru Indonesia, yang baru saja memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Bagi Ma'ruf, ini bukan hal yang tiba-tiba. Politik luar negeri kita soal Palestina sudah jelas arahnya sejak puluhan tahun silam.

"Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina," ujarnya.

"Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution."

Jadi, menurutnya, bergabung dengan forum baru ini sah-sah saja. Asal, arahnya sejalan dengan prinsip yang selama ini dipegang Indonesia. "Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah," kata Ma'ruf.

Namun begitu, ia juga menyisipkan catatan. "Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan." Intinya, ia tak ingin Indonesia sekadar ikut-ikutan. Harus ada kejelasan.

Rapat perdana Board of Peace sendiri rencananya digelar 19 Februari mendatang. Inisiatif datang dari Presiden AS Donald Trump, dan Indonesia termasuk di antara delapan negara muslim yang diundang. Dan kabarnya, Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung.

Konfirmasi datang dari juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela. "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," tuturnya.

Kehadiran presiden bukan sekadar formalitas. Menurut Nabyl, ini adalah penegasan. Indonesia ingin berperan aktif sejak awal, ikut menentukan arah dan kerja dewan tersebut. Ambisinya konkret.

"Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," jelas Nabyl tegas.

Jadi, langkah ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada komitmen historis yang tak berubah sejak 1955. Di sisi lain, ada upaya diplomatik baru yang perlu dicermati jalannya. Semuanya bermuara pada satu tujuan lama: kemerdekaan Palestina.