Hamas Batasi Peran Pasukan Indonesia di Gaza Hanya untuk Kawasan Perbatasan

Pengamat lain, Hasibullah Satrawi, melihat kecurigaan Hamas. Kelompok itu khawatir pasukan perdamaian akan jadi alat untuk mendemilitarisasi Gaza dan melucuti senjata mereka. Makanya, Hamas minta pasukan internasional hanya beroperasi di perbatasan. “Artinya, Hamas menginginkan pasukan ini menjaga dan memastikan Israel tidak melakukan penyerangan termasuk membantai masyarakat sipil,” kata Hasibullah.

Kekhawatiran soal pelucutan senjata ini sempat dibantah Kementerian Pertahanan. “Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (11/02).

Fokus Indonesia, menurutnya, adalah pada aspek rekonstruksi dan layanan kesehatan. “Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” ucap Rico.

Kesiapan dan Kontroversi di Dalam Negeri

Di tengah perbincangan dengan Hamas, persiapan di dalam negeri terus berjalan. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyebut satuan yang akan dikirim diambil dari pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik, seperti misi UNIFIL di Lebanon. “Orang-orang inilah yang akan kami kirim ke sana,” katanya.

Soal jumlah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memperkirakan bisa mencapai satu brigade atau sekitar 5.000-8.000 prajurit. “Tapi masih bernego semua, belum pasti,” ujarnya. Latihan bagi personel seperti Zeni dan kesehatan sudah dimulai.

Namun, rencana ini tak lepas dari sorotan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan, pelibatan TNI harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur. Mandatnya juga harus jelas agar Indonesia tidak terjebak dalam posisi yang eskalatif secara geopolitik.

Peringatan lebih keras datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan risiko besar. Dia tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemonik AS.

“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL atau UNDOF yang jelas di bawah mandat DK PBB,” kata Sudarnoto. “Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina.”

Lokasi dan Perkembangan Terkini

Lalu di mana pasukan TNI akan ditempatkan? Media Israel, KAN News, melaporkan persiapan sudah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Meski belum ada tanggal pasti, militer Indonesia diperkirakan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di Gaza.

Media lain, Jerusalem Post, melaporkan Indonesia akan mengirim tim pendahulu ke pusat komando AS di Kiryat Gat untuk berdiskusi dengan militer Israel soal wewenang dan tanggung jawab ISF. Disebutkan, pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di dalam wilayah yang dikendalikan Hamas. Misi mereka mencakup pengamanan pembangunan awal Rafah serta menjaga lokasi penyimpanan senjata Hamas jika organisasi itu setuju menyerahkannya.

Pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Trump. Badan ini bertugas mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Menurut laporan Reuters, Trump rencananya akan mengumumkan rencana rekonstruksi senilai miliaran dolar untuk Gaza dan merinci rencana ISF dalam pertemuan formal pertamanya di Washington DC, 19 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto diundang dalam pertemuan itu.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP disebut memiliki makna strategis: menjaga proses transisi Gaza agar tetap mengarah pada solusi dua negara, bukan pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Meski dukungan ada, kritik juga mengalir dari warganet yang menyebut Indonesia sebagai ‘antek asing’.

Pengamat hubungan internasional UI, Agung Nurwijoyo, punya pandangan lain. Menurutnya, peran Indonesia justru bisa semakin kuat dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza. Syaratnya, harus ada agenda yang jelas dan terukur, terutama dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.