MURIANETWORK.COM - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa melalui sejumlah program strategis nasional. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam sebuah acara sosialisasi di Jember, Jawa Timur, yang menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran.
Program Strategis yang Menyasar Langsung ke Desa
Dalam paparannya, Bima Arya menyebutkan beberapa inisiatif konkret yang diarahkan untuk membangun dari akar rumput. Program-program seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan disebut sebagai contoh kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pedesaan.
Ia melihat potensi besar jika ketiga program ini dapat disinergikan. Menurutnya, ekosistem MBG yang melibatkan Kopdeskel dalam produksi dan Kampung Nelayan dalam distribusi dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan.
"Komitmen pemerintah pusat, lintas kementerian, yang (programnya) langsung menukik kepada desa-desa," tutur Arya.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Wamendagri menekankan bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mengikuti ritme kerja cepat yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai telah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kerja tersebut.
Pesan tegas juga disampaikan terkait pengelolaan anggaran. Bima Arya mengingatkan agar dana rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat, bukan beralih ke kepentingan lain.
"Yang selalu menjadi atensi Bapak Presiden, diingatkan kepada Pak Mendagri adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat memberikan manfaat, uang rakyat enggak boleh mampir ke kantong pejabat," tegasnya.
Dukungan dari Legislatif
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada Kamis (12/2) tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di wilayah Jember. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang beriringan antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan desa. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, bersama dengan Bupati Jember Muhammad Fawait serta jajaran Forkopimda setempat, menandakan kolaborasi yang cukup komprehensif.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap gelontoran dana dan program untuk desa dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di pelosok negeri.
Artikel Terkait
Menteri Lingkungan Hidup Tuntut PT Biotek Tanggung Jawab Atasi Pencemaran Cisadane
Menteri ATR Tawarkan HGB di Atas HPL untuk Selesaikan Sengketa Lahan Jakarta
Pemerintah Perketat Pengamanan Bandara Koroway Usai Penembakan Pesawat
Ahli IPB Peringatkan Deforestasi Picu Ledakan Nyamuk dan Ancaman Penyakit