Kemenperin: Insentif Pemerintah Kunci Utama Dorong Adopsi Kendaraan Listrik

MURIANETWORK.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa insentif pemerintah masih menjadi kunci utama dalam mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Pernyataan ini disampaikan meskipun sejumlah fasilitas fiskal, seperti PPN DTP dan bea masuk nol persen, direncanakan berakhir pada akhir 2025 mendatang. Data menunjukkan kebijakan ini telah mendongkrak penjualan kendaraan listrik secara signifikan.

Insentif Fiskal sebagai Penggerak Awal

Patia Junjungan Maningdo, Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kemenperin, memaparkan bahwa pemerintah telah konsisten memberikan perlakuan khusus sejak 2021 melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Untuk kendaraan listrik baterai murni atau Battery Electric Vehicle (BEV), insentif berupa PPnBM 0% telah berlaku dengan syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Untuk Battery Electric Vehicle, sejak 2021 insentif PPNBM-nya sudah 0 persen dengan syarat mencapai TKDN sesuai peta jalan,” jelas Patia dalam paparannya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Roadmap TKDN dan Penguatan Industri Lokal

Persyaratan TKDN ini bukanlah angka statis, melainkan bagian dari roadmap yang bertahap untuk mendorong produksi dalam negeri. Patia menyebutkan, target TKDN akan terus ditingkatkan dari minimal 40% di tahun 2026, menjadi 60% pada 2027, dan ditargetkan mencapai 80% pada 2030. Kebijakan ini tidak hanya mendorong perakitan kendaraan, tetapi juga dirancang untuk menarik investasi di sektor hulu, seperti industri baterai, yang menjadi jantung dari kendaraan listrik.

Dampak Nyata pada Pertumbuhan Pasar

Efektivitas insentif ini tercermin dari data penjualan. Sepanjang tahun 2025, pasar kendaraan listrik secara keseluruhan tumbuh sekitar 70%, mencapai 175 ribu unit. Pertumbuhan yang lebih spektakuler datang dari segmen BEV, yang melonjak 141% secara tahunan. Angka ini menunjukkan percepatan adopsi yang nyata di tengah masyarakat.