DPR Dukung Pembentukan BUMN Ekspor Danantara untuk Tutup Kebocoran Devisa Akibat Manipulasi Ekspor SDA

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah strategis untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi di sektor ekspor sumber daya alam.

“Kami di Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini langkah tepat untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan negara,” kata Andre dalam keterangannya pada Jumat (22/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengungkap adanya potensi kerugian negara akibat praktik under invoicing, yaitu manipulasi penurunan nilai faktur ekspor, serta transfer pricing ke luar negeri. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab utama bocornya kekayaan negara yang seharusnya menjadi pendapatan nasional.

“Presiden Prabowo sudah menyoroti persoalan ini. Potensi kerugian negara disebut mencapai 150 miliar dolar AS. Bahkan kita juga mendengar penjelasan pemerintah mengenai adanya perbedaan data ekspor dan impor komoditas utama seperti sawit. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujar politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Sementara itu, Andre menilai pembentukan BUMN ekspor akan menjadi instrumen penting bagi negara dalam mengawasi perdagangan komoditas strategis, seperti sawit dan hasil sumber daya alam lainnya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam transaksi ekspor.

“Langkah pemerintah ini sangat tepat. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi, kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan daerah. Ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tersebut.

Di sisi lain, Andre menyoroti bahwa selama ini banyak devisa hasil ekspor sumber daya alam justru disimpan di luar negeri. Dengan hadirnya PT DSI, ia optimistis seluruh transaksi ekspor dapat kembali masuk ke sistem keuangan nasional dan memperkuat cadangan devisa Indonesia.

“Kalau transaksi ekspor ini masuk kembali ke Indonesia, otomatis devisa negara bertambah. Selama ini banyak dana yang ‘parkir’ di luar negeri. Dengan sistem baru ini, dolar hasil ekspor kembali ke Indonesia dan itu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah,” katanya.