Pemerintah Terapkan WFA untuk ASN dan Swasta Saat Mudik Lebaran 2026

Hak Pekerja Tetap Terjamin

Bagi yang eligible, penerapan WFA tidak boleh merugikan hak-hak pekerja. Menaker Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan kerja dari jarak jauh ini tidak boleh dikonversi menjadi pemotongan jatah cuti tahunan. Pekerja yang menjalankan WFA dianggap tetap melaksanakan tugasnya secara penuh.

“Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan,” tegas Yassierli. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan tetap membayar upah penuh sesuai kesepakatan kerja. Untuk menjaga produktivitas, setiap perusahaan atau instansi diberi keleluasaan untuk mengatur mekanisme pengawasan dan jam kerja selama periode WFA berlangsung.

Jadwal dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 2 Tahun 2026, fleksibilitas kerja bagi ASN akan diberlakukan pada hari-hari tertentu di sekitar libur resmi. Jadwalnya mencakup dua hari sebelum libur Nyepi (16-17 Maret 2026) dan tiga hari setelah libur Idulfitri (25-27 Maret 2026).

Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai yang dapat mengambil opsi WFA, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik layanan. Prinsip utamanya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap berjalan lancar tanpa gangguan.

Instansi juga didorong untuk mengoptimalkan sistem elektronik dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai perubahan jadwal layanan. Dalam situasi darurat, ketersediaan layanan publik, terutama yang bersifat esensial, harus tetap menjadi prioritas utama.