PKS Sarankan Polemik Anggaran Kapal Diselesaikan di Rapat Kabinet, Bukan di Medsos

MURIANETWORK.COM - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi polemik anggaran kapal yang memicu perbedaan pernyataan publik antara dua menteri. Kholid menyarankan agar persoalan internal kabinet seperti ini diselesaikan melalui forum rapat kabinet, bukan melalui media sosial, demi menjaga kesolidan pemerintahan.

Panggilan untuk Penyelesaian Internal Kabinet

Menanggapi perbedaan pendapat yang tersebar di media sosial antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kholid menekankan pentingnya komunikasi internal yang tertib. Menurutnya, forum kabinet adalah tempat yang tepat untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan pandangan antar sesama pejabat negara.

"Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," tutur Kholid saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2/2026).

Soliditas Pemerintahan Jadi Kunci

Kholid mengingatkan bahwa seluruh menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto seharusnya bekerja dalam satu komando. Meski perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan, penyelesaiannya harus mengutamakan soliditas dan sinergi untuk kepentingan bangsa.

"Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," jelasnya.

Ia melanjutkan dengan harapan agar semangat kolektif tetap dijaga. "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujarnya.

Latar Belakang Polemik Anggaran Kapal

Gesekan pendapat antara kedua menteri ini berawal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia. Purbaya menyatakan keheranannya karena anggaran untuk pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan telah dicairkan, namun industri galangan kapal dalam negeri belum menerima pesanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menanggapi hal itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono membalas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek ulang informasi tersebut kepada jajarannya di Kemenkeu.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan tersebut.

Trenggono kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skema pendanaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa sumber dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri, bukan dari angggaran negara secara langsung.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

Berdasarkan catatan, pemerintah Indonesia memang memiliki rencana pembangunan 1.500 kapal ikan yang didanai melalui kerja sama kredit dengan pemerintah Inggris. Polemik ini menyoroti pentingnya koordinasi dan pemahaman yang sama antar kementerian dalam menjalankan program strategis nasional.