Rektor Paramadina Kritik PTN Jadi Industri Kuliah Massal, Daya Saing Global Terancam

Lebih jauh, kebijakan ini dinilai menciptakan persaingan tidak sehat dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan 125 PTN menampung 3,9 juta mahasiswa dan sekitar 3.000 PTS menampung 4,5 juta, dominasi PTN dalam perebutan calon mahasiswa bisa mematikan PTS secara perlahan. Hal ini juga dianggap meminggirkan peran organisasi masyarakat yang telah lama berkontribusi dalam pendidikan tinggi.

"Peranan masyarakat, organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah semakin terpinggirkan dengan kebijakan yang memperhadapkan PTN dan PTS dalam persaingan besar yang saling mematikan," ucapnya. "Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional."

Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan

Melihat kompleksnya persoalan, Profesor Didik J. Rachbini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis. Rekomendasi ini bertujuan mengembalikan khitrah pendidikan tinggi sebagai pencetak ilmu pengetahuan dan peneliti, bukan sekadar pengajar massal.

Pembatasan dan Reposisi PTN Unggulan

Pertama, diperlukan pembatasan mahasiswa S1 di PTN besar secara terencana dengan menetapkan batasan jumlah nasional. Prioritas harus diarahkan pada selektivitas dan mutu, bukan volume. Kedua, PTN utama perlu direposisi sebagai universitas riset dengan mengalihkan ekspansi ke program pascasarjana (S2/S3), program postdoctoral, dan kolaborasi riset internasional.

Penguatan PTS dan Reformasi Insentif

Di sisi lain, PTS yang menjadi tulang punggung perlu diperkuat secara sistemik melalui insentif fiskal, dukungan riset, dan skema matching fund antara negara dan masyarakat. Selain itu, reformasi insentif bagi dosen juga mendesak dilakukan dengan memprioritaskan prestasi seperti publikasi internasional, sitasi, dan paten, serta mengurangi dominasi penilaian berbasis jabatan struktural.

Membangun Klaster Riset Nasional

Rekomendasi terakhir adalah pembangunan klaster riset nasional yang fokus pada bidang-bidang strategis bangsa, seperti energi, ketahanan pangan, kesehatan, transformasi digital, dan kebijakan publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan fundamental dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.