Ketua Komisi XIII DPR Usulkan Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Kerja Sosial

Pulau Nusakambangan. Namanya saja kerap membayangkan suasana muram: terisolasi, pengawasan super ketat, dan tentu saja, horor. Tapi, anggapan itu mungkin sudah usang. Setidaknya, itulah kesan yang didapat Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, setelah blusukan ke pulau itu baru-baru ini. Menurutnya, Nusakambangan justru layak dipertimbangkan sebagai lokasi untuk pidana alternatif kerja sosial.

Suasananya kini jauh berbeda. Yang terlihat justru balai latihan kerja, area peternakan, kolam-kolam budi daya ikan, dan hamparan lahan pertanian. Semua itu menciptakan nuansa ‘hidup’ dan produktif. Upaya transformasi ini sengaja digeber oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lewat Ditjen Pas, dengan satu tujuan utama: membangun kemandirian para warga binaan.

“Tadi kami lihat dari kolam sidat, udang, peternakan ayam, sampai BLK pengolahan sampah. Semuanya sudah sangat progresif,” kata Willy di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Terbuka Nusakambangan, Selasa (10/2/2026).

“Tinggal bagaimana napas KUHP yang baru ini benar-benar bisa produktif di sini,” tambahnya.

Willy terkesan dengan pengkategorian kegiatan pembinaan yang dianggapnya sangat detail. Ia pun tak segan memuji kinerja Menteri Agus Andrianto beserta jajarannya.

“Pak Menteri hebat, jajaran Dirjen juga hebat. Terus maju,” ucapnya.

Dari Kunjungan Menjadi Usulan

Apresiasi itu muncul usai Willy dan rombongan memeriksa langsung fasilitas pembinaan di pulau tersebut. “Kami bersyukur diajak melihat, bahkan memeriksa setiap sudut Nusakambangan. Sangat terkesan,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa KUHP baru memang mengakomodir sanksi alternatif kerja sosial untuk pelaku tindak pidana ringan. Nah, melihat langsung kesibukan dan produktivitas di Nusakambangan, Willy sepakat pulau ini cocok jadi salah satu lokasi pelaksanaannya.

“Ini benar-benar tangan dingin Pak Menteri. Presiden Prabowo juga menekankan kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Di sini, kita tidak perlu berdiskusi panjang, praktiknya sudah jalan,” jelas Willy.

Ia bahkan sempat menggodakan ide itu dalam perbincangan dengan sang menteri.

“Mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan di sini, yang kerja sosial itu bisa kita rekomendasikan untuk ditaruh di sini,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini sendiri digelar karena Panja Pemasyarakatan punya sejumlah catatan. Mereka penasaran dengan transformasi pemasyarakatan pasca KUHP baru, sekaligus ingin mengecek penerapan pembinaan sesuai semangat Asta Cita.

Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota lainnya berkeliling. Mereka adalah Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

Wajah Baru Sang Pulau

Transformasi Nusakambangan jadi ‘pulau kemandirian’ memang jadi program andalan Menteri Agus sejak awal menjabat. Fokusnya pada ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.

Dalam setahun terakhir, berdiri lokasi pembuatan batako dan paving block dari residu batu bara PLTU Adipala. Lahan-lahan tidur dihidupkan jadi sarana pembinaan yang beragam: mulai dari BLK pengolahan sampah, pupuk kandang, pelintingan rokok, konveksi, sampai budidaya anggrek dan anggur.

Tak ketinggalan, ada bengkel pengolahan tepung mocaf, beras, serta beragam kegiatan ketahanan pangan. Peternakan ayam petelur, bebek, domba, budidaya ikan nila, udang Vaname, sidat, sawah padi, dan ladang jagung menghampar di pulau yang dulu angker.

Model pembinaan seperti inilah yang kemudian dijadikan contoh untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia. Nusakambangan tak lagi sekadar tempat mengurung, tapi lebih sebagai tempat membangun.