PPATK Ungkap Modus Suap Pakai Emas Sudah Berlangsung Sejak Lama

Barang kecil bernilai tinggi, seperti emas, rupanya jadi alat suap yang makin populer. Modus ini bukan hal baru. Faktanya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mencium gelagatnya sejak belasan tahun silam.

Ivan Yustiavandana, sang Ketua PPATK, membenarkan hal itu. Menurutnya, fenomena penggunaan logam mulia untuk pembayaran ilegal sudah terendus jauh sebelum 2010.

"Kami sudah menemukan fenomena emas dipakai untuk suap sejak lama. Analisis pertama terkait pembayaran ilegal melalui penggunaan instrumen logam mulia atau emas pernah kami temukan bahkan sebelum tahun 2010," ujar Ivan, Sabtu (7/2/2026).

Merespons modus itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Aturan ini jadi landasan untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Namun begitu, perkembangannya terus diawasi.

Ivan juga menyinggung soal kewajiban pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, pedagang permata, perhiasan, atau logam mulia wajib melaporkan transaksi di atas Rp 500 juta kepada PPATK.

"Setiap pedagang wajib melaporkan transaksi di atas Rp 500 juta," tegasnya.

Di sisi lain, Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK, punya penjelasan gamblang. Meski terlihat rapi dan bisa disamarkan, suap pakai emas bukan jaminan aman. Aliran dananya tetap bisa dilacak.

"Kejahatan bisa disamarkan, tetapi aliran uangnya sulit untuk disembunyikan. Di situlah PPATK bekerja," ucap Natsir.

Logikanya sederhana. Suatu saat, emas itu pasti akan dicairkan menjadi uang. Nah, dari situlah jejaknya mulai terlihat.

"Suatu saat kan dicairkan," lanjutnya. "Benar, jangan anggap suap emas bisa lolos dari PPATK. Prinsipnya, kita mengejar uang hasil kejahatan. Follow the money."

Jadi, pesannya jelas. PPATK meyakini mereka tetap bisa menelusuri suap dengan emas, atau modus apapun itu. Metode dan alat analisis yang dimiliki dianggap cukup untuk mengungkap alur dana haram, sekalipun dibungkus dengan logam mulia.