Ketua MA Tegaskan Tak Ada Bantuan Hukum bagi Hakim Terjerat OTT KPK

MURIANETWORK.COM - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menegaskan sikap tegas lembaganya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pernyataan itu disampaikan Sunarto usai dua hakim, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, serta seorang juru sita, ditangkap pada Kamis (5/2) malam terkait dugaan suap pengurusan perkara.

Peringatan Keras dari Pimpinan Tertinggi Peradilan

Dalam sebuah forum internal, Sunarto dengan tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi hakim yang terlibat praktik pelayanan transaksional. Ia menegaskan hanya ada dua pilihan bagi mereka yang melanggar: mengundurkan diri atau menghadapi jeruji besi. Pernyataan ini ia sampaikan untuk menegaskan komitmen menjaga martabat lembaga peradilan.

"Pilihannya cuman dua, berhenti atau penjara. Sekali lagi saya tekankan saya tidak ada belas kasihan sedikitpun, kita matikan nurani kita demi menjaga marwah lembaga kita," tegas Sunarto, Sabtu (6/2/2026).

Tidak Ada Bantuan Hukum dari Institusi

Lebih lanjut, Sunarto mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan advokasi hukum kepada hakim yang terbukti melakukan korupsi. Kebijakan ini, menurutnya, adalah konsekuensi logis karena tindakan oknum hakim tersebut dianggap telah mencoreng nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga peradilan.

"Mahkamah Agung tidak boleh memberi bantuan advokasi karena yang bersangkutan telah mencederai lembaga Mahkamah Agung. Betul (termasuk kasus OTT di Depok)," ujarnya.

Latar Belakang Operasi Tangkap Tangan

Informasi mengenai OTT ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono. Saat mendatangi PN Depok pada Jumat (6/2), Hery mengaku telah menerima laporan bahwa tiga orang pejabat di pengadilan tersebut terjaring operasi KPK.

"Info yang saya terima itu Wakil, Ketua, dan juru sita. Ada tiga orang," jelas Hery kepada awak media.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers terpisah mengungkapkan bahwa operasi tersebut menangkap para pelaku korupsi yang tertangkap tangan. Meski rincian modusnya masih diselidiki, Asep Guntur menyebut adanya indikasi transaksi yang mengarah pada penyuapan atau pemerasan.

"Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan, nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan," ungkap Asep Guntur di Jakarta Selatan.

Insiden ini kembali menyoroti tantangan serius dalam penegakan integritas di lingkungan peradilan. Pernyataan keras dari pucuk pimpinan MA mencerminkan upaya institusional untuk membersihkan barisan dari praktik-praktik yang merusak, meski langkah hukum selanjutnya masih menunggu proses penyidikan KPK yang lebih mendalam.