Presiden Prabowo Perintahkan Pembersihan Pasar Modal, Saham Gorengan Jadi Sasaran

Pasar saham kita lagi heboh. IHSG anjlok beberapa hari belakangan, dan respons dari Istana pun datang dengan nada tegas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers Sabtu malam (31/1/2026) di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, menyampaikan langsung perintah Presiden Prabowo Subianto. Intinya, pemerintah gerak cepat dan tak main-main soal praktik manipulasi di bursa.

"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar," kata Airlangga.

Perintah itu bukan sekadar wacana. Ada sejumlah langkah konkret yang akan didorong. Salah satunya, demutualisasi bursa. Lalu, meningkatkan likuiditas dengan menaikkan minimum free float saham ke level 15 persen, biar sejajar dengan standar global yang berlaku. Menurut Airlangga, langkah ini bakal bikin lebih banyak saham beredar di publik. Alhasil, pasar modal kita diharapkan jadi lebih transparan, likuid, dan yang paling penting, berintegritas.

Namun begitu, fokus utama tampaknya ada pada penertiban. Pemerintah jelas-jelas menyoroti praktik spekulatif yang selama ini merusak iklim investasi, terutama yang dikenal sebagai 'saham gorengan'. Nada Airlangga keras dan berulang.

"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif," tegasnya.

Dia bilang, praktik semacam itu bukan cuma merugikan investor kecil. Lebih jauh, ini merusak kredibilitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Imbasnya bisa ke mana-mana: meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional, dan yang paling dikhawatirkan, menghambat masuknya investasi asing yang sangat kita butuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Langkah Hukum Sudah di Depan Mata

Di sisi lain, ancaman hukum pun sudah disiapkan. Airlangga menegaskan, Bursa Efek Indonesia akan berkoordinasi penuh dengan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Sasarannya, siapa pun yang kedapatan melanggar aturan bursa, POJK, maupun undang-undang yang berlaku.

"Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," sambungnya.

Ancaman ini rupanya bukan isapan jempol belaka. Sehari sebelumnya, Jumat (30/1), Bareskrim Polri sudah angkat bicara. Dirtipideksus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa penyidiknya sedang menyelidiki sejumlah kasus dengan indikasi serupa.

"Pasti. Saat ini pun penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa," ujar Ade Safri.

Dia bahkan menyebut dua nama yang sudah diproses: Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi, dan eks Kanit Evaluasi BEI, Mugi Bayu. Ini sinyal kuat bahwa pembersihan di lantai bursa benar-benar dimulai, dari hulu ke hilir.

Jadi, pesannya jelas. Pemerintah baru ini tak mau pasar modal kita dicap sebagai 'wild west'. Setelah goncangan IHSG, reformasi dan penegakan hukum jadi prioritas. Tinggal tunggu aksi nyatanya di lapangan.