Suasana di depan kantor PBB di Thamrin, Jakarta, Jumat lalu, cukup tegang. Massa buruh yang berkumpul menyuarakan penolakan keras. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza, atau yang sering disebut Board of Peace. Alasan mereka sederhana tapi penuh beban: keikutsertaan Indonesia di forum itu dianggap sama saja duduk satu meja dengan Israel.
Presiden Partai Buruh yang juga memimpin KSPI, Said Iqbal, dengan lantang menyampaikan tuntutan itu di hadapan para demonstran.
"Pertama, kami minta Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza, atau Board of Peace Gaza," tegas Said Iqbal.
Dia melanjutkan dengan nada prihatin. Bergabungnya Indonesia ke dalam dewan itu, menurutnya, adalah langkah yang bertolak belakang dengan sejarah diplomasi Indonesia. "Ini akan membuat Indonesia duduk bersama Israel, negara penjajah Palestina. Sejak merdeka, Indonesia tak pernah mengakui keberadaan Israel di tanah Palestina," ujarnya.
Tak hanya itu, Said Iqbal menyoroti sebuah ironi yang mendasar. Dewan yang dibentuk untuk membahas perdamaian di Gaza itu justru mengabaikan suara utama: bangsa Palestina sendiri. Dia lantas menarik paralel dengan sejarah perjuangan Indonesia.
"Bayangkan saja," katanya, mencoba menggambarkan. "Dewan bentukan Presiden Donald Trump ini tidak melibatkan bangsa Palestina sama sekali. Apa Indonesia mau, andaikan dulu, saat Perjanjian Meja Bundar sekitar 1946, Amerika mengundang Belanda tapi tidak mengundang perwakilan Indonesia untuk bicara soal kemerdekaan kita? Tentu tidak mau!"
Di sisi lain, Said menyatakan posisi mereka yang jelas mendukung PBB. Harapannya, perdamaian dan kemerdekaan Palestina haruslah digaungkan melalui forum dunia yang legitimate itu, bukan lewat dewan bentukan Trump.
"Kami mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina atas prakarsa dan kerja PBB, bukan lewat Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Kami berdiri bersama PBB untuk hal ini," imbuhnya dengan tegas.
Bagi para buruh, isunya lebih dari sekadar gencatan senjata. "Tujuan utamanya haruslah kemerdekaan. Karena tujuan didirikannya PBB ya supaya setiap bangsa lepas dari penjajahan. Bukan cuma perdamaian di Gaza, tapi bangsa Palestina harus benar-benar merdeka," tekan Said.
Peringatan pun disampaikan. Said Iqbal berharap seruan ini didengar oleh Presiden Prabowo. Namun jika diabaikan, ancaman aksi yang lebih besar siap digelar.
"Kami akan melakukan aksi yang lebih besar bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kaum buruh yang kami bawa ini," kata Said, menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi