Isu soal loyalitas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Namun, kali ini dibantah tegas oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Politikus Gerindra itu justru memberikan kesaksian bahwa Kapolri sepenuhnya setia.
"Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo," tegas Habiburokhman kepada para wartawan, Kamis (29/1/2026).
Pernyataan itu dilontarkan untuk menjawab desas-desus yang belakangan ini berhembus. Menurutnya, sumber isu itu berasal dari tokoh politik yang sejak tahun 2024 lalu memang bersebrangan dengan Prabowo. Mereka punya dua alasan utama menuding Kapolri tak loyal.
"Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo," ujarnya.
"Orang itu menyebut dua alasan, pertama soal pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi Presiden, dan yang kedua adalah saat Kapolri menolak posisi Polri di bawah kementerian," lanjut Habiburokhman.
Nah, soal poin pertama justru dibalik olehnya. Alih-alih menunjukkan ketidaksetiaan, pembentukan tim internal Polri itu justru dinilainya sebagai bentuk respons yang cepat dan loyal terhadap keinginan Presiden. Langkah itu dianggap sebagai inisiatif positif untuk mempercepat reformasi di tubuh Polri.
"Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif," katanya.
Sementara untuk penolakan Kapolri menempatkan Polri di bawah kementerian, Habiburokhman melihatnya justru selaras dengan visi Prabowo. Menurutnya, pernyataan Sigit itu sudah sesuai dengan keinginan Presiden yang menghendaki Polri langsung di bawah komandonya.
"Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung," paparnya.
Kapolri Tegaskan Posisi Ideal Polri
Sebelumnya, Kapolri sendiri memang sudah bersuara lantang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Jenderal Sigit berpendapat, ide semacam itu justru akan melemahkan institusinya dan bahkan Presiden.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus," kata Sigit.
Bagi dia, posisi saat ini langsung di bawah Presiden adalah yang paling ideal. Posisi ini memungkinkan Polri menjadi alat negara yang efektif melayani masyarakat. Selain itu, struktur komando yang langsung ini membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Menempatkan Polri di bawah kementerian khusus justru berpotensi menciptakan 'matahari kembar'. Situasi itu bisa memunculkan dualisme komando yang berbelit.
"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian... Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," jelas Jenderal Sigit.
Artikel Terkait
200 Ribu Buruh Diprediksi Padati Monas dalam Perayaan May Day 2026
Bareskrim Gagalkan Peredaran 18 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, Tiga Tersangka Ditangkap
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren, 110 Personel Damkar Dikerahkan
Pemerintah Percepat Penertiban Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan KA di Bekasi