Skor Penilaian Integritas (SPI) Kota Madiun di 2025 memang tertinggi. Tapi, faktanya, Wali Kotanya, Maidi, justru terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ada apa dengan kontras yang mencolok ini?
Jubir KPK Budi Prasetyo angkat bicara. Menurutnya, skor tinggi itu bukanlah jaminan mutlak.
"SPI pada dasarnya cuma memberi gambaran risiko. Bukan garansi bahwa korupsi enggak mungkin terjadi sama sekali," jelas Budi, Kamis (22/1/2026).
Memang, SPI itu alat ukur untuk melihat potensi korupsi di lembaga pemerintah. Namun begitu, kasus Maidi ini membuktikan satu hal: sistem sebaik apapun bisa saja dikelabui oknum-oknum di dalamnya.
"Penangkapan Wali Kota Madiun, di daerah dengan SPI tinggi, menunjukkan pencegahan berbasis sistem harus sejalan dengan pembangunan integritas personal para pejabatnya," ungkap Budi.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa SPI itu instrumen pencegahan, bukan stempel 'bebas korupsi'. Skor bagus lebih dimaknai sebagai peta untuk perbaikan ke depan.
"Hasil SPI bukan untuk melabeli. Ini lebih ke alat diagnosis, untuk mengidentifikasi area mana yang masih rawan dan butuh penguatan. Baik dari regulasi, tata kelola, atau pengendalian internal," tuturnya.
Karena itulah, dorongan KPK ke berbagai instansi pemerintah jelas: jangan berhenti pada angka. Tindaklanjuti dengan perbaikan sistem yang kontinu dan tak kalah penting, perkuat integritas setiap aparaturnya, dari pimpinan hingga staf.
Artikel Terkait
KPK Lacak Tanah Satu Hektar Milik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri karena Sakit Bawaan Usai Jadi Tersangka
Israel Tegaskan Gencatan Senjata dengan Hizbullah Bergantung pada Kepatuhan Penuh terhadap Ketentuan
Polisi Amankan Dua Remaja Pembawa Tembakau Sintetis saat Patroli Dini Hari di Jakarta Barat