Eropa Terjebak Dilema di Balik Papan Catur Gaza yang Kontroversial

Sejak awal, Board of Peace (BoP) Gaza langsung dicap sebagai "sandiwara neokolonial". Bahkan ada yang menyebutnya sebagai penghinaan terhadap hukum internasional. Kritik pedas itu terus bergulir. Tapi anehnya, beberapa pemimpin Eropa justru menunjukkan ketertarikan untuk duduk di badan administratif baru itu. Padahal, BoP adalah bagian dari rencana perdamaian yang ingin mengakhiri konflik mematikan yang sudah menewaskan puluhan ribu orang.

Intinya, BoP ini akan memegang peran kunci. Badan yang diusung mantan Presiden AS Donald Trump tahun lalu itu punya tugas besar: mengawasi penyaluran bantuan, rekonstruksi Gaza, dan mensupervisi pemerintahan teknokratis Palestina di sana. Trump sendiri bahkan menyatakan akan memimpin langsung dewan yang beranggotakan 15 orang tersebut.

Rencana perdamaian 20 poin itu, termasuk pembentukan BoP, akhirnya diformalkan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 di pertengahan November tahun lalu. Tapi, jalan mulus tidak menyambut. Badan ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak.

Argumen penolakannya jelas. BoP dinilai tidak memberi ruang bagi warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Lebih parah lagi, ia tidak punya batas waktu yang jelas. Hal ini berpotensi memperpanjang apa yang oleh PBB diklasifikasikan sebagai pendudukan ilegal Israel. Tak cuma itu, banyak ahli hukum yang melihat BoP melanggar hukum internasional dalam beberapa aspek.

Sebagai contoh, ada analisis menarik dari peneliti hukum Safia Southey untuk American Society of International Law bulan lalu. Southey menilai BoP mengubah "hak menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut" milik rakyat Palestina sebagaimana disebut dalam opini Mahkamah Internasional (ICJ) 2024 menjadi sekadar "hak istimewa bersyarat". Perubahan fundamental ini yang jadi masalah.

Penunjukan Perdana dan Isu Mandat Baru

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan nama pertama. Nickolay Mladenov, diplomat Bulgaria, ditunjuk sebagai direktur BoP. Mladenov bukan wajah baru; ia pernah menjadi koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah antara 2015 dan 2020, sehingga dikenal baik di kalangan politik Israel dan Palestina.

Pengumuman anggota lainnya konon akan menyusul, meski waktunya masih abu-abu. Ada desas-desus bahwa Trump akan mengumumkan nama-nama itu pekan ini, menjelang pertemuan perdana BoP di sela Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Selain negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia juga diprediksi akan diundang.

Namun, laporan harian Israel Haaretz pada Selasa (13/01) mengungkap kemungkinan perubahan besar. Sumber yang dikutip menyebut, jika BoP dinilai sukses di Gaza, mandatnya bisa diperluas untuk menangani konflik lain bahkan termasuk perang di Ukraina. Lebih jauh, badan ini bisa berfungsi sebagai semacam alternatif bagi PBB.

Gagasan untuk sepenuhnya melewati PBB di masa depan ini tentu bakal memicu kegelisahan. Apalagi, sejak awal sudah jelas BoP akan beroperasi di luar kerangka PBB, sesuatu yang oleh banyak pengamat dianggap belum pernah terjadi sebelumnya.

Muriel Asseburg, pakar Timur Tengah dari German Institute for International and Security Affairs (SWP), memberi komentar terkait hal ini.

"Bertentangan dengan pengumuman sebelumnya, mungkin kita tidak akan melihat penunjukan anggota BoP dalam beberapa hari ke depan, melainkan nanti bulan ini," katanya.

Menurut Asseburg, mandat baru BoP harus dijelaskan dulu kepada calon anggota. "Jika ada pemikiran bahwa BoP akan menjadi mekanisme alternatif PBB, antusiasme tentu akan jauh berkurang," tambahnya.

Antusiasme Eropa yang Penuh Pertimbangan

Lalu, kenapa sih Eropa masih tertarik? Padahal kritik terhadap BoP begitu keras.

Pada November lalu, Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica, menyatakan negara-negara anggota UE seharusnya duduk di BoP. Dukungan ini diperkuat dengan pernyataan bersama para pemimpin UE di Desember yang menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif.

Think tank Carnegie Europe di Brussel sudah mengajukan pertanyaan serupa pada Oktober. Jawaban dari mayoritas pakar bisa diringkas: "ya, tapi dengan syarat."

"Uni Eropa seharusnya mengejar kursi di BoP, tapi hanya jika mampu mengubah retorika menjadi kebijakan konkret," tegas H.A. Hellyer dari Royal United Services Institute di London. Tanpa itu, kehadiran Eropa cuma akan melegitimasi proses yang tidak menjanjikan perdamaian adil.

Pandangan serupa datang dari Hussein Baoumi dari Amnesty International.

"Uni Eropa dapat mempertimbangkan untuk bergabung, tetapi hanya jika syarat-syarat kunci terpenuhi. Kerangka BoP masih kabur, sementara risiko politik, hukum, dan reputasinya sangat besar," ujarnya.

Pengacara HAM Zaha Hassan bahkan lebih tegas. Dia menegaskan bahwa keterlibatan Eropa harus disyaratkan pada kepatuhan terhadap hukum internasional. Jika tidak, Eropa justru akan memfasilitasi kejahatan perang dan menggerus tatanan berbasis aturan.

Peluang atau Jerat?

Di tengah keraguan itu, Muriel Asseburg justru melihat celah peluang. Menurutnya, Eropa bisa punya pengaruh lebih besar jika duduk di dalam BoP, dibandingkan hanya berteriak dari luar selama dua setengah tahun terakhir. Memang, peluang negosiasi dua negara hampir nihil dalam jangka pendek. Tapi Eropa masih bisa berperan lewat pendanaan rekonstruksi, dukungan teknis, dan kerja sama dengan negara-negara Arab yang punya kepentingan serupa.

"Apakah Eropa akan berhasil?" tanya Asseburg retoris. "Tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada kemajuan. Ini satu-satunya permainan yang ada. Karena itu, Eropa seharusnya mencoba berada di dalam BoP dan memengaruhinya."

Tapi optimisme Asseburg tidak sepenuhnya dibagi Martin Konecny dari European Middle East Project. Mengingat rekam jejak Eropa di Timur Tengah dan fokus mereka yang kini lebih tertuju pada Ukraina, dia meragukan efektivitas peran Eropa.

"Risikonya, kehadiran Eropa akan 90 persen stempel persetujuan dan hanya 10 persen pengaruh," kata Konecny. Kehadiran itu, menurutnya, lebih berfungsi untuk melegitimasi skema Amerika yang dikoordinasikan dengan Israel.

Namun, dia juga mengakui dilema yang dihadapi Eropa. Tidak terlibat sama sekali juga bukan solusi, karena akan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada AS.

"Ini akan menjadi keseimbangan yang sangat sulit bagi Eropa," ujarnya, menyimpulkan kebimbangan yang nyata.