Angka yang muncul dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini cukup mengejutkan. Sepanjang 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memicu keracunan pada ribuan anak. Tercatat, korban mencapai 12.658 anak, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra membeberkan data itu dalam Laporan Akhir Tahun di Jakarta, Kamis lalu. Menurutnya, data ini dihimpun dari pemantauan media sepanjang tahun.
"Berdasarkan monitoring media, sepanjang tahun 2025 tercatat 12.658 anak mengalami kasus keracunan MBG di 38 provinsi," jelas Jasra.
Kalau dirinci, Jawa Barat jadi provinsi dengan korban terbanyak: 4.877 anak. Disusul Jawa Tengah dengan 1.961 anak, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di mana 1.517 anak dilaporkan mengalami hal serupa.
Di sisi lain, keluhan anak-anak sebenarnya sudah lama terdengar. KPAI sendiri melakukan survei terhadap 1.600 siswa, dari tingkat SD sampai SMA. Hasilnya? Hampir 90 persen mengeluhkan soal rasa makanan yang diberikan.
"Dari 1.600 survei yang diisi oleh anak-anak SD, SMP, SMA, memang temuan yang paling banyak disampaikan atau keluhan yang paling banyak disampaikan oleh anak-anak adalah soal rasa. Itu hampir 90 persen mereka mengeluhkan soal rasa," ucap Jasra.
Tak cuma itu. Sekitar 36 persen siswa bahkan mempertanyakan kelayakan makanannya. Mereka menemui makanan berbau tak sedap, kondisi yang tidak layak konsumsi, atau bahkan sudah dalam keadaan busuk.
"Kemudian hampir 36 persen mereka mempersoalkan soal kelayakan makanan. Jadi mereka misalnya menemukan makanan yang berbau, kemudian tidak layak konsumsi dan bahkan sudah busuk," sambungnya.
Melihat situasi ini, KPAI punya sejumlah masukan untuk pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional. Rekomendasinya berfokus pada perbaikan tata kelola dan yang menarik: melibatkan anak-anak dalam prosesnya.
Misalnya, anak bisa dilibatkan mulai dari perencanaan menu, edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya, sampai evaluasi program di sekolah. Mekanisme diskusi dan survei umpan balik yang aman bagi murid dinilai penting.
"Pelibatan bermakna anak sekolah dalam semua proses makan dan gizi gratis mulai dari perencanaan menu, pemberian edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya, hingga evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah melalui mekanisme diskusi maupun survei umpan balik yang bisa memberikan rasa aman kepada murid," imbuh Jasra.
Jadi, program yang seharusnya menyehatkan ini ternyata menyisakan persoalan serius. Butuh penanganan ekstra, bukan sekadar melanjutkan program begitu saja.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 3.0 Guncang Tapanuli Selatan
DPR Minta Kejelasan Pemerintah soal Nasib RUU Inisiatif, Termasuk Perlindungan PRT
Kades dan Kontraktor Klaten Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Renovasi Masjid Rp 203 Miliar
Iran Tegaskan Hak Nuklirnya Tak Bisa Ditawar, Desak AS Tunjukkan Itikad Baik