Wakil Ketua MPR Ajak Investor Global Garap Emas Hijau Panas Bumi Indonesia

Di tengah hiruk-pikuk Abu Dhabi Sustainability Week, sebuah forum khusus membahas masa depan energi bersih digelar. Salah satu pembicara kuncinya datang dari Indonesia: Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN.

Dialog yang bertajuk Geothermal Energy Dialogue itu memang menghadirkan sejumlah nama besar. Selain Eddy, hadir pula Fransesco La Camera dari IRENA, Vikas Bharathwaaj dari Morgan Stanley, dan Wakil Menteri Belanda Frederik Wisselink. Mereka berkumpul bersama banyak pemangku kepentingan global lainnya.

Dalam kesempatan itu, Eddy tak ragu menyampaikan ajakan terbuka. Ia mengajak pelaku industri energi di seluruh dunia untuk melirik dan menanamkan modal di sektor panas bumi Indonesia.

"Indonesia diberkahi potensi panas bumi yang luar biasa, sekitar 24 gigawatt. Itu salah satu yang terbesar di dunia,"

katanya lewat keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

"Tapi faktanya, baru sekitar 10 persen yang kita manfaatkan. Nah, di sinilah peluang emasnya. Bagi investor global yang serius ingin berkontribusi pada transisi energi, ini saatnya."

Menurut Eddy, Indonesia punya kebutuhan yang mendesak. Seiring meningkatnya pemanfaatan energi surya dan angin yang sifatnya intermiten tergantung cuaca negara membutuhkan sumber bersih yang bisa diandalkan kapan saja sebagai penyangga dasar.

Di sinilah geothermal unjuk keunggulan.

"Karakter geothermal itu unik. Bisa beroperasi 24 jam, tidak terpengaruh matahari atau angin, dan fleksibel menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya,"

jelasnya.

Namun begitu, potensi yang besar tentu butuh dukungan infrastruktur. Eddy menyampaikan bahwa pemerintah serius membangun jaringan transmisi listrik skala besar, atau super grid. Tujuannya jelas: menghubungkan pusat-pusat energi terbarukan, termasuk geothermal, dengan wilayah padat permintaan seperti Jawa. Tanpa itu, pemanfaatan optimal akan sulit tercapai.

Dari sisi regulasi, ia menilai sudah ada kemajuan. Pemerintah disebut telah memberikan kepastian hukum lewat sejumlah kebijakan, seperti Perpres tentang percepatan energi terbarukan dan kerangka nilai ekonomi karbon. Regulasi ini bukan sekadar formalitas. Ia membuka pintu bagi proyek geothermal untuk mendapatkan manfaat tambahan dari pasar karbon, di samping pendapatan utama dari penjualan listrik.

"Pemerintah dan DPR juga sedang mempercepat revisi berbagai regulasi. Tujuannya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan memberi kepastian hukum,"

imbuhnya.

Lebih detail, ia merujuk pada Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Keduanya disebut memberikan kepastian jangka panjang.

"Jadi, selain dari penjualan listrik, ada sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon. Ini jelas meningkatkan kelayakan finansial proyek dan daya tariknya di mata investor,"

ungkap Eddy.

Ia menutup pandangannya dengan optimisme yang kuat.

"Dengan kebijakan konsisten, infrastruktur memadai, dan kolaborasi internasional, geothermal akan jadi tulang punggung ketahanan energi kita. Sekaligus mesin pertumbuhan untuk ekonomi hijau Indonesia."