Rapat dengar pendapat umum yang digelar Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR, Kamis (8/1) lalu, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan penting. Posisi Polri, tegas mereka, tetap berada di bawah Presiden. Tidak akan diubah.
Kesimpulan itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, di kompleks parlemen Senayan. Suaranya lantang menegaskan poin-poin kesepakatan.
Rano lalu menengok ke sekeliling ruangan, memastikan semua anggota komisi menyimak. "Setuju nggak ini?" tanyanya singkat.
"Setuju," sahut para anggota serentak. Suara mereka mengakhiri pembahasan soal struktur ini.
Namun begitu, rapat tak cuma membahas posisi kelembagaan. Ada hal lain yang dianggap tak kalah genting: reformasi budaya di dalam tubuh Polri sendiri. Anggota komisi mendorong optimalisasi perubahan kultural ini, dengan harapan bisa melahirkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan tentu saja, akuntabel.
Artikel Terkait
TAUD Ungkap Dugaan Serangan Terorganisir Melibatkan 16 Orang terhadap Andrie Yunus
Dolar AS Melemah Didorong Kabar Perundingan Damai Israel-Lebanon
Bentrok di Halmahera Tengah Dipicu Hoaks, Bukan Konflik SARA
Serangan Udara di Beirut Bebani Sistem Kesehatan Lebanon yang Sudah Rapuh