Anwar Ibrahim dan Janji Reformasi di Tengah Bayang-Bayang Vonis Najib

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, membuka tahun 2026 dengan janji reformasi besar. Komitmennya untuk memperketat pemberantasan korupsi ini muncul di tengah suasana politik yang masih hangat. Pasalnya, hanya beberapa hari sebelumnya, mantan PM Najib Razak justru mendapat hukuman penjara tambahan terkait kasus korupsi 1MDB yang legendaris itu.

Dalam pidato Tahun Barunya, Anwar menyatakan pemerintah akan mengajukan sejumlah RUU ke parlemen. Salah satu yang paling disorot adalah pemisahan kewenangan jaksa agung dan penuntut umum sebuah wacana lama yang diharapkan bisa memperkuat independensi peradilan. Tak cuma itu, rencana pembentukan lembaga ombudsman dan pengesahan UU Keterbukaan Informasi Publik juga digaungkan.

Janji kampanye lama soal pembatasan masa jabatan perdana menteri, maksimal dua periode atau 10 tahun, pun dihidupkan kembali.

Namun begitu, dorongan reformasi ini datang di saat yang cukup pelik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan persatuan pimpinan Anwar mulai diuji. Koalisi yang terbentuk pasca-pemilu 2022 tanpa pemenang jelas itu, kini dihadapkan pada pertanyaan besar: sejauh mana ia bisa mendorong perubahan tanpa memicu perlawanan dari elite politik yang selama ini memegang kendali?

UMNO, Peninggalan Najib yang Masih Berkuasa

Anwar Ibrahim, yang sejak era 90-an dikenal sebagai tokoh oposisi, akhirnya menduduki kursi perdana menteri sekitar tiga tahun lalu. Saat itu, rival-rival politik tradisionalnya masih terguncang oleh skandal 1MDB kasus penyelewengan miliaran dolar dari kas negara yang menjalar hingga ke lingkar kekuasaan tertinggi.

Kemarahan publik atas skandal itu sempat memicu kekalahan elektoral bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib dan partai UMNO pada 2018. Partai yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka itu benar-benar terpukul.

Tapi jalan Anwar ke puncak tak mudah. Ia baru bisa merebut kekuasaan setelah bertahun-tahun perebutan politik, dengan membentuk aliansi luas yang melibatkan mantan lawan-lawannya, termasuk UMNO pimpinan Najib. Ironis, bukan?

Mampukah Anwar Berhadapan dengan Sekutunya Sendiri?

Di satu sisi, pemerintahan Anwar berupaya menunjukkan progres. Mereka menggarap sektor yang lama dikaitkan dengan praktik korupsi: pengadaan barang dan jasa publik. Agustus 2025 lalu, parlemen mengesahkan Undang-Undang Pengadaan Pemerintah 2025, yang diklaim sebagai langkah penting untuk memperjelas aturan dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Tapi di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan anggota parlemen oposisi memperingatkan adanya celah hukum. Mekanisme pengawasan independen dinilai masih lemah. Banyak kritikus yang curiga, upaya pemberantasan korupsi ini masih sering dipengaruhi kepentingan politik, apalagi di parlemen yang diisi oleh sekutu-sekutu Anwar yang punya persoalan hukum masing-masing.

Bridget Welsh, peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, punya pandangan menarik.

“Memang jumlah kasus dan penyelidikan korupsi meningkat,” katanya. “Tapi di tengah politik yang terpolarisasi, banyak yang melihatnya sebagai implementasi yang selektif.”

Tuduhan Nepotisme yang Menyerang Anwar Langsung

Agenda antikorupsi sempat mendapat pukulan serius di 2023. Saat itu, puluhan dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dibatalkan. Keputusan itu seperti meruntuhkan semangat para pendukung gerakan bersih.

Zahid, yang juga Presiden UMNO, adalah sekutu krusial Anwar. Dukungannya dianggap vital untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Situasi ini memicu tudingan bahwa Anwar tak punya ruang politik untuk membiarkan penyelidikan hukum menyentuh terlalu dalam pada mitra utamanya.

Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar sendiri tak luput dari kontroversi. Anwar dituding nepotisme setelah putrinya, Nurul Izzah Anwar, naik ke posisi senior di internal partai. Langkah itu bahkan memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes pada Mei tahun lalu.

Belum reda, pada Desember, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap terkait izin pertambangan di Kalimantan Utara. Shamsul membantah semua tuduhan itu.

Babak Baru Pasca-Vonis Najib

Norhaslinda Jamaiudin, Kepala Departemen Ilmu Politik di International Islamic University Malaysia, memberi penilaian. Menurutnya, pemerintahan Anwar punya komitmen nyata memberantas korupsi. Tapi berbagai inisiatif itu kerap tertutupi oleh perkara hukum yang saling bertabrakan dan melibatkan pejabat terpilih.

Posisi politik Anwar belakangan ini juga makin rapuh. Koalisi Pakatan Harapan-nya hanya menang satu kursis dari seluruh daerah pemilihan yang diikuti di Sabah akhir November lalu sebuah kemunduran yang signifikan. Polemik seputar nasib Najib Razak pun menggoyang soliditas koalisi. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, sampai menyerukan partainya keluar dari koalisi dan menjadi oposisi yang “bermartabat”.

Tapi akhir 2025 membawa angin segar bagi pendukung reformasi. Tanggal 26 Desember, pengadilan menyatakan Najib bersalah atas pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 1MDB terbesar yang pernah dihadapinya, dengan nilai dana sekitar 700 juta dolar AS.

Najib memang sudah menjalani hukuman sebelumnya. Hukumannya sempat dipotong setengah lewat pengampunan kerajaan, sehingga ia diperkirakan bebas pada 2028. Ia lalu mengajukan permohonan untuk menjalani sisa hukuman dalam bentuk tahanan rumah.

Permohonan itu ditolak pengadilan Malaysia pada akhir Desember. Majelis hakim justru menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara plus denda yang sangat besar. Sebuah keputusan yang menutup celah yang selama ini dikhawatirkan kritikus sebagai “jalan keluar” bagi mantan perdana menteri itu.

Mencegah 1MDB Jilid Dua

Bagi banyak rakyat Malaysia, vonis terbaru Najib adalah pengingat bahwa sistem hukum mereka masih bisa bekerja. Ini juga sinyal bahwa era skandal 1MDB mungkin mulai mendekati akhir. Para aktivis berharap momentum ini dimanfaatkan untuk membangun mekanisme pencegahan, bukan sekadar menghukum pelaku masa lalu.

Indikasi pengawasan tingkat tinggi mulai terlihat di luar kasus 1MDB. Akhir Desember, lembaga antikorupsi Malaysia menggeledah sejumlah perusahaan yang diduga terlibat suap proyek pengadaan militer. Sebelumnya, perwira tertinggi Angkatan Darat juga dinonaktifkan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Lalu, pada 5 Januari, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek militer.

“Bagi pemerintahan persatuan, ini peluang untuk mengambil langkah tegas,” kata Jamaiudin.

“Reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini bisa memulihkan kepercayaan publik yang sudah lama terkikis,” tegasnya.

Meski begitu, para analis mengingatkan adanya risiko. Tanpa program yang jelas, agenda reformasi bisa jadi cuma drama ruang sidang belaka. Tanpa aturan baru yang mampu memastikan akuntabilitas setiap pejabat negara, semua janji bisa menguap begitu saja.