Madrasah dalam Bayang-bayang: Kisah Pilu Guru Bergaji Rp 300 Ribu di Tengah Gemerlap Pendidikan Nasional

Kesenjangan Sistemik: Madrasah Terpinggirkan dalam Pembangunan Pendidikan Nasional

Menteri Agama Ungkap Ketimpangan Struktural antara Sekolah Umum dan Madrasah

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi madrasah yang masih termarginalkan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Rabu (19/11), Nasaruddin membeberkan data yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara sekolah umum dan madrasah.

"Dari 1.151.356 guru di bawah Kementerian Agama, 95% berstatus swasta. Hanya 5% yang berstatus PNS. Sebaliknya, di sekolah umum, 95% guru berstatus negeri dan hanya 5% yang swasta," papar Nasaruddin dalam rapat evaluasi Undang-Undang Guru dan Dosen.

Kesenjangan Kesejahteraan yang Mencolok

Nasaruddin menegaskan bahwa ketimpangan status guru berimbas langsung pada perbedaan kesejahteraan yang sangat tajam. "Bayangkan, di seberang jalan ada sekolah dengan guru bergaji Rp 4,5 juta, sementara di madrasah ada yang hanya menerima Rp 50-300 ribu per bulan," ujarnya dengan nada prihatin.

Infrastruktur dan Digitalisasi yang Tertinggal

Masalah tidak berhenti pada kesejahteraan guru. Fasilitas pendidikan di madrasah juga sangat memprihatinkan. "Banyak madrasah yang masih numpang di emper masjid, tanpa perpustakaan memadai, dan laboratorium yang tidak memenuhi standar," jelas Nasaruddin.

Ketertinggalan semakin terasa dalam era digitalisasi. "Anggaran digitalisasi untuk Dikbud mencapai Rp 10 triliun, sementara untuk madrasah hanya Rp 81 miliar. Kita hanya jadi penonton," tambahnya.

Dampak pada Lulusan dan Program Pemerintah

Kesenjangan ini berlanjut hingga kesempatan kerja bagi lulusan. "Sekolah negeri gampang mendapatkan pekerjaan, sementara lulusan madrasah yang sebagian besar swasta kesulitan," ucap Nasaruddin.

Ia juga menyoroti bahwa program-program pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda belum menyentuh madrasah. "Kami khawatir madrasah kembali menjadi penonton dalam pembangunan pendidikan," tegasnya.

Harapan dan Komitmen Perbaikan

Namun, ada angin segar dengan perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. "Kami bersyukur Pak Prabowo sangat concern melihat hal ini. Kami proaktif agar program pendidikan tidak lagi melupakan madrasah," kata Nasaruddin.

Koordinasi dengan Menteri Sosial telah dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan menjangkau madrasah. "Kami ingin pembagian kue pendidikan merata untuk semua anak bangsa," tegasnya.

Nasaruddin mengingatkan kontribusi historis madrasah. "Jangan-jangan madrasah yang paling banyak berkontribusi pahlawan di Taman Makam Pahlawan daripada penikmat sekolah bersubsidi tinggi."

Kendala teknis seperti ketidakmampuan membuat proposal menjadi hambatan tambahan. "Madrasah yang tidak pintar bikin proposal semakin tertinggal. Harus ada kepemihakan dari semua pihak," pungkasnya.

Menteri Agama berharap curahan hatinya ini menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam memperbaiki regulasi pendidikan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.