Anggota DPR Soroti Kelalaian Kolektif di Balik Rentetan Kecelakaan Laut Labuan Bajo

Rentetan kecelakaan laut di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, akhirnya mendapat sorotan tajam dari anggota dewan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, tak ragu menyebut ada kelemahan serius dalam pengawasan di lapangan.

Menurutnya, tragedi ini sebenarnya bisa dihindari. "Peringatan BMKG soal bibit siklon 96S sudah disebar luas sejak beberapa minggu lalu. Tapi, sepertinya dianggap angin lalu saja oleh Kemenhub dan stakeholder terkait," ujar Huda, suaranya terdengar kecewa.

Dia berbicara kepada wartawan pada Selasa (30/12/2025). "Ini jelas kelalaian kolektif. Sistem deteksi dini ada, tapi responsnya yang lambat, bahkan nyaris tak ada."

Contoh nyatanya adalah operasional KM Putri Sakinah. Kapal itu diketahui tetap berangkat menuju Pulau Padar di malam hari, padahal ombak saat itu dilaporkan mencapai lebih dari dua meter. Situasi yang jelas-jelas berbahaya.

"Kemenhub harus turun tangan, lakukan investigasi menyeluruh," desak politikus PKB ini. Pertanyaan besarnya, bagaimana prosedur izin berlayar bisa diterbitkan saat cuaca sedang ekstrem?

"Bayangkan, wilayah seperti Bali, NTB, dan NTT adalah gerbang pariwisata Indonesia. Lalu ada wisatawan mancanegara yang jadi korban. Ini bukan cuma soal nyawa, tapi pukulan telak bagi reputasi keamanan pariwisata kita di mata dunia," tegasnya.

Di sisi lain, Huda punya usulan konkret. Dia mendorong Kemenhub untuk memberlakukan moratorium izin berlayar di zona merah cuaca ekstrem. Intinya, syahbandar harus punya nyali untuk menolak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jika kondisi belum benar-benar memungkinkan.

"Sampai situasi dinyatakan aman, SPB tidak boleh dikeluarkan. Baik untuk kapal wisata maupun transportasi umum. Itu langkah yang harus diambil sekarang," pungkas Huda.