Seribu Lebih Praja IPDN Dikerahkan untuk Pulihkan Pemerintahan Desa di Aceh

Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri punya langkah konkret untuk daerah bencana di Sumatera. Mereka akan mengerahkan lebih dari seribu praja IPDN tepatnya 1.054 orang ke wilayah terparah. Penempatannya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai 3 Januari 2026 mendatang.

Maksudnya jelas: mempercepat pemulihan, terutama fungsi pemerintahan desa yang nyaris lumpuh. Hal ini diungkapkan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam sebuah konferensi pers di Posko Terpadu Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut Tito, dua wilayah Aceh itu memang paling menderita. Banyak desa hilang begitu saja disapu banjir. “Dari total 22 desa yang hilang di tiga provinsi, 13 di antaranya ada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” katanya lewat keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Angkanya cukup mencengangkan. Dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, 1.455 di antaranya berada di Aceh. Makanya, upaya menghidupkan kembali pemerintahan desa jadi prioritas. Tanpa itu, pelayanan ke masyarakat bakal mandek total.

“Tugas praja IPDN ini ada dua,” jelas Tito. “Pertama, membantu pembersihan wilayah. Kedua, ya itu tadi, menghidupkan kembali pemerintahan desa.”

Skema penugasannya sendiri mirip KKN, kuliah kerja nyata. Para praja bakal terjun langsung, bersentuhan dengan realita di lapangan. Di sisi lain, mereka juga diharapkan bisa memberi kontribusi nyata untuk pemulihan.

Tak cuma soal praja, Kemendagri juga sudah bergerak lebih dulu menangani masalah administrasi warga. Banyak dokumen penting KTP, KK, akta hilang diterjang banjir dan longsor.

Hingga kini, Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan. Semua layanan ini gratis, tak dipungut biaya sepeser pun.

“Sejak 25 November, kami kirim sembilan tim Dukcapil,” tutur Tito. “Tapi dari pantauan, masih ada tiga daerah yang layanannya belum berjalan: Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.”

Konferensi pers itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Mulai dari Menkopolhukam, Sekretaris Kabinet, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Kehadiran mereka menunjukkan ada upaya serius untuk sinergi antarlembaga. Pemerintah pusat tampaknya tak mau setengah-setengah dalam menangani pemulihan pascabencana ini.