Skema penugasannya sendiri mirip KKN, kuliah kerja nyata. Para praja bakal terjun langsung, bersentuhan dengan realita di lapangan. Di sisi lain, mereka juga diharapkan bisa memberi kontribusi nyata untuk pemulihan.
Tak cuma soal praja, Kemendagri juga sudah bergerak lebih dulu menangani masalah administrasi warga. Banyak dokumen penting KTP, KK, akta hilang diterjang banjir dan longsor.
Hingga kini, Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan. Semua layanan ini gratis, tak dipungut biaya sepeser pun.
“Sejak 25 November, kami kirim sembilan tim Dukcapil,” tutur Tito. “Tapi dari pantauan, masih ada tiga daerah yang layanannya belum berjalan: Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.”
Konferensi pers itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Mulai dari Menkopolhukam, Sekretaris Kabinet, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Kehadiran mereka menunjukkan ada upaya serius untuk sinergi antarlembaga. Pemerintah pusat tampaknya tak mau setengah-setengah dalam menangani pemulihan pascabencana ini.
Artikel Terkait
Banjir Satu Meter Rendam Puluhan Rumah di Griya Cikeas
Skor Pengawasan Pemkab Bekasi Anjlok, Kaitannya dengan OTT Bupati Ade Kuswara
Sayap Pesawat Bekas Terempas Angin Puting Beliung, Nyangkut di Atap Rumah Warga Bogor
Guiding Block Aspal di Tangsel: Cat Kuning Berganti Abu-abu, Aksesibilitas Masih Mengambang