Kadis Sosial Samosir Jadi Tersangka, Diduga Mark-Up Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar

Kejaksaan Negeri Samosir akhirnya menetapkan seorang pejabat sebagai tersangka. Orang itu adalah FAK, Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa setempat. Dia diduga mengkorupsi dana bantuan bencana yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Modusnya pun berhasil diungkap jaksa.

Kajari Samosir, Satria Irawan, membeberkan awal mula kasus ini. Bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial, dengan total Rp 1,515 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi 303 keluarga korban banjir bandang di Samosir di tahun 2024. Rencananya, setiap keluarga bakal terima Rp 5 juta tunai.

"Bahwa pada tahun 2024, 303 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di tiga desa di Kecamatan Harian, Samosir, menerima bantuan uang sebesar Rp 5.000.000 per KK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,"

kata Satria, Senin (29/12/2025).

Namun begitu, jalan ceritanya malah berbelok. FAK yang seharusnya mengawasi program, justru diduga mengubah aturan main. Penyaluran dana yang semestinya berupa uang, diubah menjadi barang. Lalu, dia menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang untuk para korban.

"Tanpa seizin dari dari pihak Kementerian Sosial. Inisiatif dari tersangka menunjuk BUMDes karena tersangka sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Masyarakat Desa,"

ujarnya lagi.

Di sisi lain, masalahnya tak berhenti di situ. FAK juga diduga memainkan harga. Kepada BUMDes itu, dia meminta agar harga barang dinaikkan 15 persen dari harga normal. Selisih mark-up itulah yang kemudian dikantongi untuk kepentingan pribadinya.

"Mark up 15% ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh tersangka,"

lanjut Satria menerangkan.

Aksi tersangka ini, kata jaksa, menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit: sekitar Rp 516 juta. Saat ini, penyidik masih menelusuri ke mana saja uang hasil mark-up itu mengalir. Sementara itu, FAK sudah mendekam di Lapas Kelas III Pangururan menunggu proses hukum berikutnya.