Buruh Gelar Aksi Dua Hari di Istana, Tolak UMP Jakarta Rp5,7 Juta

Hari ini, Istana Merdeka bakal kembali ramai. Massa buruh turun ke jalan, menolak angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5,7 juta lebih. Suasana diperkirakan bakal panas.

Menurut rencana, aksi ini akan digelar selama dua hari penuh. KSPI bersama Partai Buruh yang menggerakkan, dengan fokus utama pada tuntutan revisi UMP dan kenaikan upah sektoral. Mereka bilang, angka yang ada sekarang ini tak mencukupi.

Presiden KSPI Said Iqbal sudah mengonfirmasi jadwalnya. "Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," ujarnya kepada awak media pada Minggu kemarin.

Untuk hari pertama, sekitar seribu buruh akan memulai unjuk rasa. Puncaknya nanti di tanggal 30 Desember, dengan aksi yang melibatkan ribuan motor kurang lebih sepuluh ribu. Mereka memastikan aksi hanya terpusat di sekitar Istana Merdeka, tidak meluas ke Gedung DPR.

Tuntutan Buruh Soal UMP

Inti kemarahan mereka sederhana: angka Rp5.729.876 per bulan itu dianggap tak adil. Said Iqbal geram, karena menurut perhitungan mereka, UMP Jakarta malah kalah dibandingkan kawasan penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Gimana ceritanya?

"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang," tegas Said.

Dia menyoroti soal sewa rumah, yang di Jakarta jelas-jelas lebih mahal. Di sisi lain, angka UMP yang ditetapkan pemerintah juga disebut masih jomplang dari hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) BPS. Untuk pekerja yang hidup dan bekerja di ibu kota, KHL-nya mencapai Rp5,89 juta per bulan.

Nah, dari situlah tuntutan utama mereka muncul. KSPI mendesak agar UMP 2026 direvisi menyamai angka KHL tadi. Tak cuma itu, mereka juga moga-moga upah minimum sektoral provinsi bisa dinaikkan di atas angka kebutuhan hidup layak tersebut. Perjuangan dua hari ini akan menentukan.