Junta Myanmar Desak Rakyat Memilih, Jalan Menuju Kekuasaan yang Tak Berubah

Naypyidaw akhirnya menggelar pemilu. Ini yang pertama setelah lima tahun penuh gejolak, di mana perang saudara dan pemerintahan militer mendominasi lanskap politik Myanmar. Di tengah situasi itu, Kepala Junta, Min Aung Hlaing, punya pesan khusus soal partisipasi warga.

“Rakyat harus memilih,” ujar pria 69 tahun itu kepada para wartawan, usai ia memberikan suara di ibu kota.

Lalu dia menambahkan, “Kalau mereka tidak memilih, ya harus saya katakan mereka belum sepenuhnya paham apa itu demokrasi sebenarnya.”

Pernyataan itu disampaikannya Minggu (28/12/2025), dalam pemilihan umum yang digelar setelah lima tahun kekuasaan tentara dan konflik internal yang tak kunjung reda. Menurut sejumlah analis, pemilu ini bisa menjadi jalan baginya untuk beralih peran menjadi presiden. Opsi lain, dia tetap memegang kendali militer sambil mendukung pemimpin sipil di depan layar. Apapun pilihannya, hasilnya kurang lebih sama: kekuasaan militer akan bertahan lebih lama.

Tapi Min Aung Hlaing sendiri tampak enggan berkomentar lebih jauh. Dia lebih suka menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer”, bukan politisi.

“Saya tidak bisa begitu saja pergi dan minta jadi presiden,” katanya dengan singkat.

Suasana di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks kediaman resminya, terasa sangat berbeda dengan hiruk-pikuk ibu kota pada umumnya. Naypyidaw memang kota yang luas, tapi sering kali terasa sepi. Di aula berhiaskan emas itu, jenderal bertubuh mungil itu tercatat sebagai pemilih pertama. Dia datang bersama sejumlah perwira tinggi dan pejabat pemerintah lainnya.

Mayoritas dari mereka mengenakan pakaian sipil, termasuk Min Aung Hlaing sendiri. Hanya istri-istri mereka yang tampil dengan pakaian formal, memberikan kontras yang menarik di tengah kerumunan.

Di sisi lain, peta politik dalam pemilu ini terlihat sangat tidak seimbang. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dikenal pro-militer diprediksi akan meraih kemenangan besar, menjadi kelompok terkuat di parlemen. Sementara itu, Liga Nasional untuk Demokrasi partai pimpinan Aung San Suu Kyi yang pernah memenangkan pemilu 2020 sudah dibubarkan. Partai pemenang Nobel itu bahkan tidak ikut serta dalam kontes kali ini.