Indonesia Siap Pimpin Dewan HAM PBB, Tapi Sorotan Dunia Mengintai

Indonesia dinominasikan sebagai calon tunggal untuk Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 oleh kelompok Asia-Pasifik. Kabar ini sendiri sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi, tentu saja, pencalonan ini bukan sekadar formalitas. Ada tanggung jawab besar yang menanti.

Lantas, bagaimana Indonesia akan menjalani peran ini nantinya? Teuku Rezasyah, seorang pakar hubungan internasional dari Unpad, punya beberapa pandangan.

“Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab,” ujar Reza, Jumat lalu.

“Diplomasi kita sebenarnya sudah dikenal punya prinsip profesionalisme tinggi. Selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, itu ciri khas kita,” tambahnya.

Namun begitu, Reza langsung menekankan satu hal penting. Menurutnya, Indonesia harus siap dengan sorotan internasional yang akan mengarah ke dalam negeri sendiri. Berbagai masalah HAM yang pernah atau sedang terjadi di sini, pasti akan jadi bahan perhatian. Perhatian itu bakal datang bukan cuma dari pemerintah negara lain, tapi juga dari berbagai LSM internasional.

“Bagi masyarakat internasional, formula HAM dari mana pun asalnya, termasuk dari Indonesia, harus sudah tuntas. Tidak boleh ada celah masalah etika dan hukum, sekecil apa pun,” tegasnya.

Karena itulah, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergi. Antar kementerian, lembaga, sampai organisasi masyarakat. Tujuannya jelas: mempercepat penyelesaian isu-isu HAM dalam negeri. “Upayakan kesepakatan, sekecil apa pun, lewat musyawarah. Tapi dengan tenggat waktu yang jelas,” imbuh Reza.

Di sisi lain, dunia HAM itu ruwet. Reza memberikan wanti-wanti soal potensi benturan antara teori dan praktik. Kritik soal HAM, kata dia, sering kali jadi alat dalam persaingan global yang keras.

“Kita harus maklum, ada perbenturan perspektif HAM antara negara maju dan berkembang. Dalam persaingan geopolitik dan geo-ekonomi sekarang, kritik HAM sekecil apa pun bisa dipakai untuk melemahkan demokrasi di suatu negara,” paparnya.

Ini akan jadi ujian berat. Reza memperkirakan Indonesia akan kesulitan menyelaraskan idealisme Pancasila yang mengutamakan kerja sama dengan realitas di lapangan. Realitas yang seringkali sangat pragmatis dan hanya mengejar kemenangan jangka pendek.

Ujian itu akan nyata dalam kasus-kasus pelik. “Seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah yang diduduki Israel, atau perlakuan keras terhadap imigran oleh ICE di AS, sampai konflik masyarakat adat dengan perambahan lingkungan di berbagai tempat,” katanya memberi contoh.

Lebih lanjut, Reza berharap amanah internasional ini dijalankan sebaik-baiknya oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Seluruh proses pengambilan keputusannya harus terbuka dan berbasis hukum serta etika internasional yang benar-benar teruji,” tuturnya.

Pada akhirnya, menurut Reza, momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk urusan domestik. Keberhasilan Indonesia di panggung dunia sangat ditentukan oleh kesuksesannya menangani persoalan HAM di dalam negeri sendiri.

“Tanggung jawab internasional ini hendaknya jadi momentum untuk mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri, terutama yang terkait kelengahan prosedur lingkungan hidup,” ucap Reza.

“Indonesia harus kreatif. Bukan cuma menerima, tapi juga mendalami dan menawarkan praktik terbaik HAM yang bisa lahir dari kearifan lokal ratusan negara di dunia,” pungkasnya.