Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera akhir tahun lalu benar-benar membuka mata. Bencana itu bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan pengingat keras tentang betapa rapuhnya keseimbangan lingkungan kita. Alam yang terluka, ternyata, bisa membalas dengan cara yang sangat pahit.
Nah, menariknya, kearifan lokal sebenarnya sudah lama mengingatkan hal ini. Ambil contoh falsafah Batak, Tano Ni Ompung, yang memandang tanah sebagai warisan suci leluhur yang wajib dijaga. Atau prinsip adat bersendi syarak di ranah Minang. Keduanya menempatkan alam bukan sebagai komoditas, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita bersama.
Sayangnya, peringatan itu kerap terabaikan. Dampaknya? Sungguh memilukan. Data dari BNPB menyebutkan lebih dari 1.090 nyawa melayang akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu. Sekitar 186 orang masih dinyatakan hilang, dan tak kurang dari 7.000 lainnya menderita luka-luka.
Gambaran kerusakannya luas sekali. Lebih dari 3,3 juta warga terdampak, dengan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Bayangkan, ratusan ribu rumah rusak, ditambah fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan jembatan yang hanyut atau putus. Akses transportasi pun lumpuh total di banyak titik.
Lantas, apa akar masalahnya? Banyak pihak, termasuk WALHI, menilai ini adalah bencana ekologis. Bukan sekadar musibah biasa. Tekanan terhadap lingkungan telah berlangsung puluhan tahun, dan akhirnya mencapai titik puncaknya. Tutupan hutan yang terus menyusut dan perubahan fungsi lahan dianggap sebagai biang kerok utama.
Angkanya jelas. Menurut MapBiomas Indonesia, luas hutan di tiga provinsi itu menyusut drastis dari 9,49 juta hektare di tahun 1990, menjadi hanya 8,26 juta hektare di 2024. Penyusutan terbesar terjadi di Sumatera Utara, mencapai lebih dari 500 ribu hektare.
Hilangnya hutan, terutama di daerah hulu, jelas meningkatkan kerentanan. Daerah aliran sungai kehilangan kemampuan menyerap air. Kondisi ini makin parah ketika hujan dengan intensitas ekstrem lebih dari 300 mm mengguyur, seperti yang dicatat BNPB. Hasilnya? Sungai meluap tak terkendali dan lereng-lereng bukit pun ambrol.
Momen Pengingat dan Sarana Kolaborasi
Di tengah situasi ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tragedi ini harus jadi momentum perbaikan. Ia mendorong evaluasi bersama atas tata kelola ekosistem yang selama ini berjalan.
"Banjir dan longsor ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan secara serius. Kerusakan ekosistem tidak bisa terus dibiarkan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat," tegas Raja Juli dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Pemerintah sendiri berencana menggelar penanaman pohon serentak di 31 provinsi, termasuk Sumatera Utara, dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia. Tujuannya jelas: memulihkan lahan kritis dan memperkuat mitigasi bencana.
Di tingkat korporasi, komitmen serupa ditunjukkan. PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), BUMN terbesar di Sumut, punya catatan sendiri. Sepanjang 2022-2024, mereka menanam 114.250 bibit mangrove di pesisir Batu Bara seluas 22,9 hektare. Tak hanya itu, di daerah tangkapan air Danau Toba, mereka juga menanam 515.000 pohon di area seluas 1.130 hektare.
Daniel Hutauruk, Kepala Grup Layanan Strategis INALUM, menekankan bahwa semua upaya ini mustahil dilakukan sendirian. Butuh kolaborasi.
"Kami bersyukur upaya menjaga kawasan hutan di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, mendapat dukungan serta keterlibatan aktif dari Insan INALUM, kelompok masyarakat, dan berbagai instansi," ujar Daniel.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat dan terukur adalah kunci untuk menciptakan kawasan hijau yang berkelanjutan.
Upaya mereka diperkuat dengan membangun fasilitas pembibitan modern yang bisa menghasilkan setengah juta bibit per tahun. Program ini dijalankan bareng Perum Jasa Tirta I. Mereka juga fokus merehabilitasi lahan kritis seluas 500 hektare per tahun, terutama di daerah tangkapan air dan sekitar sumber energi.
Bagi para pengamat, langkah-langkah seperti ini bukan cuma soal CSR. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mitigasi bencana. Rehabilitasi mangrove dan penghijauan di kawasan kritis seperti Danau Toba dan Pantai Sejarah bisa mengurangi erosi, menstabilkan tanah, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat setempat.
Di sisi lain, program ini juga punya nilai strategis lain: mendukung pariwisata Danau Toba. Sekaligus, dalam diam, ia menghidupkan kembali semangat Tano Ni Ompung dan adat bersendi syarak warisan leluhur yang mengajarkan harmoni dengan alam. Sebuah pelajaran yang, sayangnya, sering baru kita sadari setelah bencana datang.
Artikel Terkait
MA Kecewa, Dua Pimpinan PN Depok Ditangkap KPK Terkait Suap Sengketa Lahan
Model Diva Siregar Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi Akibat Microsleep
Dua Petinggi Fintech Syariah Diperiksa Bareskrim Terkait Dugaan Proyek Fiktif
Dispar Bantul Tegaskan Pengambilan Foto di Pantai Parangtritis Boleh, Kecuali untuk Komersial