Bogor Batalkan Konvoi dan Kembang Api, Solidaritas untuk Korban Bencana

Menyambut pergantian tahun, suasana di Kota Bogor bakal lebih hening dari biasanya. Wali Kota Dedie A. Rachim resmi melarang konvoi kendaraan dan pesta kembang api pada malam tahun baru nanti. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap para korban bencana alam di Sumatera.

“Kebijakan yang diambil akan mengedepankan rasa empati kepada masyarakat yang sedang berjuang di lokasi bencana,” tegas Dedie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/12/2025).

“Jadi tidak boleh ada konvoi, tidak ada pengumpulan massa, tidak ada pesta kembang api,” lanjutnya.

Aturan ini sendiri sudah digodok dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Kota Bogor, Senin lalu. Rapat yang membahas kesiapsiagaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 itu juga menghasilkan keputusan lain. Pemerintah kota akan lebih ketat lagi dalam mengeluarkan izin perayaan.

“Membatasi permohonan perizinan yang kurang atau tidak mencerminkan empati kepada saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana,” ujar Dedie soal poin itu.

Meski larangan berlaku, Dedie memastikan keamanan warga tetap jadi prioritas. Kolaborasi antara jajaran Pemkot, TNI, dan Polri akan terus dijaga untuk menciptakan situasi yang nyaman selama periode liburan.

Di sisi lain, persiapan juga difokuskan untuk mengurai kemacetan. Data proyeksi menunjukkan bakal ada lonjakan volume kendaraan, mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengatasinya, enam pos keamanan, satu pos terpadu, plus posko bencana telah disiapkan.

“Berdasarkan data proyeksi, akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut juga merujuk pada data tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan mobilitas,” jelas Dedie.

Masalah lalu lintas ini rupanya jadi perhatian jangka panjang. Ke depan, Pemkot Bogor berencana duduk bersama dengan Pemkab Bogor untuk mencari solusi. Pasalnya, kota ini sering jadi titik persimpangan bagi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak.

“Ke depan, Pemkot bersama Pemkab Bogor juga akan duduk bersama untuk membahas antisipasi peningkatan volume kendaraan, mengingat Kota Bogor menjadi titik perlintasan masyarakat yang akan melakukan aktivitas di kawasan Puncak,” imbuhnya.