Indonesia Dapat Kepercayaan Pimpin Dewan HAM PBB pada 2026

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik baru aja sepakat. Mereka memilih Indonesia untuk maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Buat kita, ini bukan cuma sekadar nominasi. Menurut Kemlu RI, langkah ini jelas menunjukkan besarnya kepercayaan negara-negara kawasan terhadap Indonesia.

Nanti, penetapan resminya bakal dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM awal Januari 2026. Yang akan memegang jabatan prestisius ini adalah Dubes Sidharto Reza Suryodipuro, sang Wakil Tetap RI di Jenewa. Tugasnya? Memimpin semua sidang dan proses di Dewan HAM sepanjang tahun itu. Targetnya, kepemimpinan yang objektif, inklusif, dan tentu saja, berimbang.

Menteri Luar Negeri kita, Sugiono, langsung menyampaikan terima kasih. Dia apresiasi dukungan dari anggota Asia-Pacific Group (APG) yang menunjuk Indonesia sebagai calon tunggal.

"Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik," ujar Sugiono lewat unggahan Instagramnya, Rabu lalu.

"Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama," sambungnya. Komitmennya jelas: perlindungan HAM untuk semua kelompok tanpa kecuali.

Sebetulnya, posisi ini udah bisa ditebak. Soalnya, berdasarkan sistem rotasi, tahun 2026 memang giliran kawasan Asia Pasifik untuk memegang presidensi. Kebetulan banget, Indonesia sendiri sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Jadi, semuanya klop dengan aturan main yang ada.

Lantas, kenapa sih Indonesia yang dipilih? Ternyata, dukungan itu nggak datang tiba-tiba. Banyak negara yang lihat rekam jejak Indonesia sebagai "jembatan" atau bridge builder dalam urusan HAM. Posisinya yang independen, nggak ikut-ikutan blok tertentu, plus komitmennya yang konsen isu kemanusiaan di berbagai wilayah, jadi nilai plus yang kuat.

Terpilihnya Indonesia ini jelas mengangkat citra diplomasi HAM kita. Di sisi lain, ini juga penegasan bahwa kepemimpinan Indonesia di panggung global makin diakui.

Yang menarik, tahun 2026 itu juga spesial. Itu adalah tahun peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum bersejarah ini jadi peluang emas buat Indonesia. Bisa dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih baik lebih inklusif, konstruktif, dan tentu saja, mengedepankan kerja sama daripada konfrontasi.