Sebetulnya, posisi ini udah bisa ditebak. Soalnya, berdasarkan sistem rotasi, tahun 2026 memang giliran kawasan Asia Pasifik untuk memegang presidensi. Kebetulan banget, Indonesia sendiri sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Jadi, semuanya klop dengan aturan main yang ada.
Lantas, kenapa sih Indonesia yang dipilih? Ternyata, dukungan itu nggak datang tiba-tiba. Banyak negara yang lihat rekam jejak Indonesia sebagai "jembatan" atau bridge builder dalam urusan HAM. Posisinya yang independen, nggak ikut-ikutan blok tertentu, plus komitmennya yang konsen isu kemanusiaan di berbagai wilayah, jadi nilai plus yang kuat.
Terpilihnya Indonesia ini jelas mengangkat citra diplomasi HAM kita. Di sisi lain, ini juga penegasan bahwa kepemimpinan Indonesia di panggung global makin diakui.
Yang menarik, tahun 2026 itu juga spesial. Itu adalah tahun peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum bersejarah ini jadi peluang emas buat Indonesia. Bisa dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih baik lebih inklusif, konstruktif, dan tentu saja, mengedepankan kerja sama daripada konfrontasi.
Artikel Terkait
Paus Serukan Gencatan Senjata dan Dialog untuk Akhiri Konflik di Timur Tengah
Jasa Marga Imbau Disiplin Pengendara di Jalur One Way dan Contraflow Arus Balik
Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Perairan Halmahera Selatan
Kas PT Vale Indonesia Menyusut Drastis Didorong Ekspansi Investasi