“Situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati,” tegas Emrus.
Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang berceceran justru berpotensi menimbulkan kebingungan massal.
“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” paparnya.
Ia memberi contoh konkret. Penyampaian informasi soal bantuan internasional, misalnya, seharusnya dilakukan oleh kementerian yang punya kewenangan di bidang hubungan luar negeri. Langkah ini bisa meminimalisir kesalahpahaman di ruang publik.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan,” tambah Emrus.
Dengan begitu, setiap kementerian bisa bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya tanpa tumpang tindih. Ia juga menawarkan solusi: pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menunjuk juru bicara khusus penanganan bencana. Tujuannya, memastikan alur informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.
“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Rudal Hantam Halaman Rumah di Arad, 88 Orang Terluka Tanpa Korban Jiwa
Black Dinner 1440: Perebutan Kekuasaan di Skotlandia Berakhir dengan Pemenggalan di Hadapan Raja Bocah
Dua Prajurit Marinir Tewas dalam Baku Tembak dengan KKB di Maybrat
Bupati Jember Siapkan Skema WFH ASN untuk Efisiensi Energi dan Anggaran