“Situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati,” tegas Emrus.
Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang berceceran justru berpotensi menimbulkan kebingungan massal.
“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” paparnya.
Ia memberi contoh konkret. Penyampaian informasi soal bantuan internasional, misalnya, seharusnya dilakukan oleh kementerian yang punya kewenangan di bidang hubungan luar negeri. Langkah ini bisa meminimalisir kesalahpahaman di ruang publik.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan,” tambah Emrus.
Dengan begitu, setiap kementerian bisa bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya tanpa tumpang tindih. Ia juga menawarkan solusi: pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menunjuk juru bicara khusus penanganan bencana. Tujuannya, memastikan alur informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.
“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Serang Terendam: 21 Desa Porak-Poranda Diterjang Banjir dan Longsor
Rakit Darurat Terbalik, Wagub Aceh Tercebur Saat Tinjau Banjir
Ribuan Jamaah Padati Mbah Priok dalam Malam Dzikir dan Salawat
Bayi Dua Pekan di Gaza Gugur Bukan oleh Peluru, Tapi oleh Dingin yang Menggigit