Sikap Terbuka Tito Karnavian: Empati sebagai Fondasi Komunikasi Bencana

Sikap terbuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mendapat sorotan. Menurut Surokim Abdussalam, seorang analis komunikasi politik dari Universitas Trunojoyo Madura, sikap itu bukan sekadar basa-basi. Ia melihatnya sebagai cerminan nyata kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Di tengah situasi yang penuh tekanan, pendekatan yang mengedepankan empati memang krusial. Hal ini bisa menenangkan publik dan, yang tak kalah penting, menjaga kepercayaan mereka.

“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Surokim, Minggu (21/12/2025).

Pernyataan Tito yang secara gamblang mengakui keterbatasan penanganan, bahkan disertai permohonan maaf, dinilai Surokim menunjukkan kepemimpinan yang responsif. Ia tak mengabaikan kondisi psikologis publik yang sedang rentan.

Pernyataan itu disampaikan Surokim sebagai respons atas Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025) lalu. Dalam kesempatan itu, Tito juga menegaskan satu hal: tidak ada niat sedikitpun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia. Pemerintah Indonesia tetap menghargai perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para korban.

Di sisi lain, Tito menyebut sejak awal pemerintah sebenarnya telah mengerahkan sumber daya nasional. Namun begitu, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional, ketimbang upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri.

Nah, terkait polemik bantuan Malaysia tadi, Surokim punya pandangan. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Tito juga mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara. Ia menambahkan, komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati adalah kunci dalam situasi darurat. Masyarakat butuh lebih dari sekadar informasi teknis; mereka butuh ketenangan dan kejelasan arah.

Sementara itu, pakar lain, Emrus Sihombing, menyoroti hal yang agak berbeda. Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana ini masih perlu diperbaiki. Tujuannya, agar lebih terintegrasi dan peka terhadap kondisi kebatinan masyarakat.

“Situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati,” tegas Emrus.

Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang berceceran justru berpotensi menimbulkan kebingungan massal.

“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” paparnya.

Ia memberi contoh konkret. Penyampaian informasi soal bantuan internasional, misalnya, seharusnya dilakukan oleh kementerian yang punya kewenangan di bidang hubungan luar negeri. Langkah ini bisa meminimalisir kesalahpahaman di ruang publik.

“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan,” tambah Emrus.

Dengan begitu, setiap kementerian bisa bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya tanpa tumpang tindih. Ia juga menawarkan solusi: pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menunjuk juru bicara khusus penanganan bencana. Tujuannya, memastikan alur informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.

“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik,” pungkasnya.