Banjir Sumatra 2025: Saat Bencana Menjadi Ujian Terberat bagi Kepercayaan Publik

Banjir bandang yang menyapu sebagian Sumatra akhir November hingga Desember 2025 lalu, benar-benar menghantam. Bencana hidrometeorologi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kerusakannya luar biasa.

Hingga pertengahan Desember, angka resmi dari BNPB sungguh memilukan: 1.016 jiwa meninggal. Masih ada 212 orang lainnya yang hilang, entah di mana. Pengungsian massal terjadi di tiga provinsi, menampung ratusan ribu orang yang kehilangan segalanya.

Infrastruktur hancur berantakan. Jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit rusak berat. Belum lagi rumah-rumah warga dan lahan pertanian mereka yang terendam lumpur. Kerugian fisiknya mencapai puluhan triliun rupiah. Pemerintah sendiri sudah menganggarkan dana pemulihan sekitar Rp 51,82 triliun. Angka itu, kata mereka, masih mungkin membengkak seiring waktu.

Namun begitu, bagi para penyintas di tiga provinsi itu, bencana ini lebih dari sekadar musibah alam yang datang dan pergi. Ini adalah pengalaman politik yang nyata. Saat di mana mereka menyaksikan langsung bagaimana negara bertindak atau tidak bertindak dalam situasi darurat.

Kegagalan atau kelambanan respons negara tak cuma meninggalkan jejak fisik berupa puing. Lebih dalam dari itu, ia menyentuh ranah psikologis dan memori politik warga. Pengalaman pahit ini akan membentuk memori kolektif. Dan memori itu, pada akhirnya, bisa berubah menjadi keputusan politik di masa depan.

Di sinilah taruhannya besar. Efikasi politik, atau keyakinan bahwa negara bisa diandalkan dan suara rakyat punya arti, sedang diuji. Bukan cuma di atas kertas, tapi di tengah lumpur dan keputusasaan.

Bencana dan Efikasi Politik

Dalam kajian politik, efikasi politik biasanya dibedah jadi dua: internal dan eksternal. Efikasi internal itu keyakinan diri seseorang bahwa ia punya kemampuan untuk ikut serta dalam urusan politik. Kalau ini tinggi, orang cenderung lebih aktif.

Sedangkan efikasi eksternal adalah kepercayaan bahwa institusi politik pemerintah dan para pejabatnya mau dan mampu mendengarkan aspirasi rakyat.

Nah, dalam konteks bencana Sumatra ini, yang paling terancam tergerus justru yang eksternal. Bayangkan saja. Ketika warga melihat respons lambat, komunikasi pejabat yang dingin, atau prosedur berbelit yang justru menghambat bantuan, yang goyah bukan cuma kepercayaan pada satu dua orang. Tapi pada sistem secara keseluruhan.

Mereka yang selamat mulai bertanya-tanya: apa negara ini benar-benar peduli? Atau kami cuma angka statistik belaka? Pada momen seperti inilah, penanganan bencana berubah jadi ujian besar bagi legitimasi negara.

Tapi menariknya, melemahnya kepercayaan pada institusi tidak selalu berakhir dengan sikap apatis total. Justru sering terjadi paradoks. Pengalaman pahit itu bisa memicu critical political awakening kesadaran kritis politik.

Warga jadi belajar, bertanya, dan mengevaluasi ulang janji-janji politik yang pernah diteriakkan saat kampanye dulu, terutama soal lingkungan dan mitigasi bencana. Dengan kata lain, efikasi internal mereka bisa saja menguat, meski kepercayaan pada pemerintah merosot.

Sebaliknya, kalau pemerintah terus mengecewakan misal dengan penyaluran bantuan yang tidak adil atau relokasi yang dipaksakan maka kedua jenis efikasi itu bisa runtuh bersamaan. Warga akan merasa tidak hanya diabaikan, tapi juga tidak berdaya. Mereka berpikir, untuk apa terlibat? Inilah titik yang berbahaya bagi demokrasi.

Jadi, membaca bencana melalui lensa efikasi politik memberi kita perspektif yang lebih tajam. Bencana alam ternyata juga peristiwa politik yang membentuk hubungan emosional warga dan negara. Cara negara hadir di saat warga paling rapuh, akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan: apakah diisi oleh pemilih yang apatis, atau justru oleh warga yang semakin kritis dan menuntut.

Bencana dan Perilaku Memilih

Lalu, bagaimana ini semua memengaruhi kotak suara? Efikasi politik bukan cuma teori. Ia punya konsekuensi nyata pada perilaku memilih.

Ketika kepercayaan pada institusi (efikasi eksternal) anjlok karena penanganan bencana yang buruk, biasanya ada dua respons yang mungkin muncul dari pemilih.

Pertama, apatisme. Mereka yang kecewa bisa memilih untuk mengundurkan diri dari proses politik. Golput. Mereka merasa suaranya tak ada gunanya, jadi untuk apa repot-repot ke TPS?

Tapi ada kemungkinan kedua. Warga justru bertransformasi jadi pemilih yang lebih kritis dan selektif. Mereka akan lebih jeli memilih. Siapa yang benar-benar turun membantu saat banjir? Partai mana yang punya program pemulihan yang masuk akal? Bencana, dalam hal ini, justru bisa menyaring dan melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas.

Dua respons ini bukan sekadar kemungkinan. Ini adalah refleksi nyata bagaimana trauma kolektif bisa mengubah lanskap politik.

Efek yang paling mungkin terlihat adalah munculnya retrospective voting pemungutan suara berdasarkan penilaian kinerja masa lalu. Seperti teori Morris P. Fiorina, pemilih akan memberi ‘hadiah’ atau ‘hukuman’ pada pemimpin yang sedang berkuasa, berdasarkan apa yang telah mereka lakukan atau tidak lakukan saat bencana melanda.

Dengan kata lain, kecepatan respons, ketulusan empati, dan konsistensi pemulihan pascabanjir bandang Sumatra akan menjadi rapor politik. Rapor yang akan dibuka dan diingat kembali ketika tiba waktunya mencoblos di Pemilu 2029 atau pilkada mendatang.

Jadi, dampak elektoral dari sebuah bencana itu tidak instan. Ia bekerja secara laten, mengendap dalam ingatan, dan membentuk pilihan politik warga untuk jangka panjang. Bagi demokrasi Indonesia yang akan menuju Pemilu 2029, tragedi Sumatra ini bukan cuma duka kemanusiaan. Ia juga akan menjadi salah satu penentu arah suara pemilih di masa depan.

Semoga ini jadi pengingat bagi semua: legitimasi politik tidak dibangun di atas panggung kampanye yang megah. Tapi di atas kehadiran yang nyata, justru ketika rakyat berada dalam titik paling rentan.

Ade Alifya. ASN pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.