Bantuan Beras 30 Ton dari UEA untuk Korban Banjir Medan Akhirnya Dikembalikan

Bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Medan akhirnya dikembalikan. Pemkot Medan memutuskan hal itu setelah mengecek aturan dari pemerintah pusat. Walikota Medan, Rico Waas, menjelaskan prosesnya.

"Intinya, kita sudah cek regulasi dan penyampaiannya. Kita konfirmasi ke BNPB dan Kementerian Pertahanan. Hasil koordinasi menyatakan bantuan ini tidak bisa diterima dulu," ujar Rico, Kamis (18/12/2025).

Rico tak menjawab ketika ditanya apakah ada teguran dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Menurutnya, alasan utamanya jelas: pemerintah pusat tidak mengizinkan bantuan asing untuk penanganan bencana.

"Karena memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima," tegasnya.

Padahal, sebelumnya bantuan itu sudah sampai. Pemkot Medan sempat menerima kiriman 30 ton beras dari UEA, ditambah 300 paket berisi sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan salat. Saat itu, Rico bahkan menyatakan bantuan akan segera dibagikan.

"Nantinya bantuan ini akan dibagikan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir. Kota Medan sendiri belum pulih secara keseluruhannya, masyarakat masih banyak yang terdampak," kata Rico melalui keterangan tertulis pada Minggu (14/12).

Namun begitu, situasinya berubah dalam hitungan hari.

Prabowo: Indonesia Mampu

Kebijakan menolak bantuan asing ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, Prabowo mengaku mendapat banyak telepon dari kepala negara sahabat yang menawarkan bantuan untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Dia mengapresiasi, tapi menegaskan sikapnya.

"Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, Senin (15/12).

Sebelumnya, Prabowo juga memberi apresiasi pada jajaran menteri, TNI, dan Polri yang turun menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sikap pemerintah pusat ini rupanya menjadi panduan bagi Pemkot Medan untuk mengembalikan bantuan yang sudah diterimanya.