Ujang Bey, politisi NasDem dari Komisi II DPR, punya keyakinan teguh. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk menangani dampak bencana alam yang melanda Aceh. Ia menilai, segala kapasitas dan sumber daya sudah dihitung matang sebelum mengambil langkah.
"Saya kira pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh," ujar Ujang kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
"Dan ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya," tambahnya.
Soal surat yang dikirim Pemerintah Aceh ke dua lembaga PBB, Ujang merasa itu tak perlu dibesar-besarkan. Alih-alih sibuk menanggapi, pemerintah pusat harusnya fokus bergerak cepat. Tujuannya satu: agar keluhan warga yang terdampak segera teratasi.
"Terkait surat itu juga tidak perlu ditanggapi secara reaksioner," tegasnya.
"Melainkan pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin."
Di sisi lain, Ujang berharap Kementerian Dalam Negeri segera membuka komunikasi dengan Pemda Aceh. Ini penting, katanya, untuk menghindari salah persepsi di tengah masyarakat yang sedang berjuang.
"Semoga dalam waktu dekat Mendagri sebagai kementerian yang menggawangi pemerintahan daerah, bisa mengkomunikasikan dengan baik bersama Pemerintah Daerah Aceh terkait surat yang dimaksud," tuturnya.
"Biar tidak ada persepsi yang berbeda."
Prabowo: Indonesia Mampu
Pernyataan Ujang ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari sebelumnya, Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menawarkan bantuan untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Ia mengapresiasi, tapi menolaknya dengan halus.
"Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan," kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
"Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini."
Presiden juga menyinggung wacana penetapan status bencana nasional untuk tiga provinsi, termasuk Aceh. Menurut penilaiannya, kondisi di lapangan masih bisa ditangani oleh pemerintah dengan sumber daya yang ada.
Langkah Aceh Hubungi PBB
Lantas, bagaimana dengan surat dari Aceh itu? Ternyata, Pemerintah Aceh memang telah secara resmi melayangkan permintaan bantuan kepada dua lembaga PBB, yaitu UNDP dan UNICEF. Pertimbangannya, kedua lembaga itu punya pengalaman mendalam di Aceh pasca tsunami 2004.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," jelas Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Saat ini, bantuan sudah mengalir dari banyak pihak. Muhammad menyebut setidaknya ada 77 lembaga bersama 1.960 relawan yang turun tangan. Mereka berasal dari NGO lokal, nasional, hingga internasional. Dan angka itu, diprediksi akan terus bertambah seiring waktu.
Artikel Terkait
Dishub Surabaya Ancam Cabut KTA Juru Parkir yang Masih Terima Pembayaran Tunai
JPU Bantah Nadiem Makarim Diinfus saat Sidang, Sebut Kondisinya Sehat Secara Medis
Penertiban Pedagang Tanaman Hias di Danau Bisma Jakarta Utara, Pemerintah Fasilitasi Relokasi ke Kemayoran
Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT ke-48 ASEAN di Filipina pada 7-8 Mei