Lasarus, Ketua Komisi V DPR, punya pesan jelas untuk pemerintah: jangan tolak bantuan asing untuk korban bencana. Menurutnya, bantuan dari luar negeri justru bisa mempercepat pemulihan warga yang terdampak. "Kalau ada negara yang berniat baik dan bisa mempercepat pemulihan keadaan warga yang terdampak, kenapa kita tolak?" ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Politikus PDIP itu tak menampik rasa prihatinnya. Dia menilai respons pemerintah dalam menangani bencana di Utara Sumatera terasa kurang cepat. Bahkan, dia menyoroti momen haru Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang sampai menitikkan air mata saat ditanya soal penetapan status bencana.
"Jujur kami menilai kita rada terlambat. Kasihan rakyat. Kita semua masih ingat Gubernur Aceh sampai menangis ketika ditanya kenapa status bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional," tutur Lasarus.
Dia mendesak pemerintah agar tak perlu gengsi menerima uluran tangan dari negara lain. Apalagi, skala bencananya sungguh masif. Jumlah pengungsi hampir menyentuh satu juta jiwa, belum lagi korban meninggal yang sangat banyak dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.
"Buat kebaikan bagi rakyat yang dalam kesusahan, kenapa kita harus malu?" tegasnya. "Waktu tidak akan pernah berbohong. Secepat apa kita mampu mengatasi bencana yang begitu dahsyat, dengan sebaran wilayah terdampak yang sangat luas?"
"Korban meninggal sangat banyak, pengungsi hampir satu juta orang, korban hilang ratusan belum ditemukan. Ini jelas tidak mudah," sambungnya.
Meski mengkritik, Lasarus tetap mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kepentingan rakyat harus selalu diutamakan. "Keyakinan pemerintah bisa menangani patut kita apresiasi. Tapi ingat, semakin lama, keadaan semakin tidak baik-baik saja," pungkasnya.
Artikel Terkait
Bencana di Sumatra, Arsip Negara Jangan Sampai Jadi Korban
KKP Pertahankan Gelar Informatif untuk Ketujuh Kalinya
Tragedi di Rumah Mewah Cilegon: Bocah 9 Tahun Tewas Bersimbah Darah
Trump Perluas Larangan Perjalanan, Suriah dan Palestina Masuk Daftar Hitam