Indonesia Gagal Dapatkan Dukungan Global untuk Resolusi Karst di Sidang PBB

Di Nairobi, Kenya, suasana sidang United Nations Environment Assembly ke-7 sempat tegang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, yang memimpin delegasi Indonesia, harus menyatakan kekecewaan yang mendalam. Usulan Indonesia soal pengelolaan ekosistem karst berkelanjutan, yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan, akhirnya gagal memperoleh konsensus.

“Indonesia kecewa,” ujar Diaz dengan lugas di hadapan para perwakilan negara anggota.

Menurutnya, persiapan yang matang dan dukungan dari banyak negara lain seolah mentah begitu saja. Penyebabnya? Kurangnya fleksibilitas dan keengganan berkompromi dari segelintir negara. Rupanya, ada pihak-pihak yang ingin memasukkan isu ketahanan air yang sedang panas ke dalam resolusi karst tersebut. Padahal, bagi banyak negara lain, fokusnya harus tetap pada pelestarian karst itu sendiri.

“Walaupun kita sepakat akan pentingnya karst bagi planet ini,” lanjut Diaz, “konflik kepentingan antarnegara lain akhirnya jadi penghalang besar.”

Nah, apa sih sebenarnya karst itu? Singkatnya, ini adalah bentang alam unik yang terbentuk dari batuan yang larut oleh air. Hasilnya adalah lanskap menakjubkan penuh gua, aliran sungai bawah tanah, serta stalaktit dan stalagmit. Lebih dari sekadar pemandangan, ekosistem ini adalah penopang hidup. Ia berfungsi sebagai bank air bersih raksasa di bawah tanah, yang menjadi sumber minum bagi seperempat populasi dunia. Belum lagi sebagai rumah bagi beragam spesies langka.

Di sisi lain, sidang yang berlangsung awal Desember 2025 itu bukan cuma berisi kekecewaan. Dari 17 resolusi yang diusulkan, 11 di antaranya berhasil disepakati. Beberapa yang mencuat adalah tentang pencegahan kebakaran hutan, perlindungan terumbu karang, hingga pemanfaatan AI yang ramah lingkungan.

Dalam pidatonya, Diaz juga menyelipkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Umum PBB beberapa bulan sebelumnya.

“Presiden telah mengingatkan bahwa planet kita dalam tekanan. Kerawanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara,” ucapnya.

Ia menilai tema UNEA-7 kali ini cukup relevan menangkap urgensi tersebut. Lebih jauh, Diaz menegaskan komitmen Indonesia untuk tak sekadar bicara. Mereka telah menyerahkan dokumen kontribusi iklim dan rencana adaptasi nasional ke PBB. Target konkretnya pun jelas: mengelola 100% sampah nasional pada 2029. Pertemuan yang dihadiri menteri dan kepala negara dari 193 negara ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan global selalu berliku dan penuh kompromi yang tak mudah.