Aceh Minta Bantuan PBB, Berbeda Sikap dengan Pemerintah Pusat

Polemik muncul dari Banda Aceh. Pemerintah setempat baru-baru ini secara resmi meminta bantuan PBB untuk menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya beberapa pekan lalu. Surat itu dilayangkan langsung ke dua badan dunia, UNDP dan UNICEF.

Bencana yang terjadi pada Rabu, 26 November itu, merusak banyak titik di 18 kabupaten dan kota. Kawasan yang paling parah terdampak antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, sampai Bener Meriah. Kerusakannya cukup luas.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah ini. Menurutnya, permintaan bantuan ke PBB bukan tanpa alasan. Mereka punya pengalaman nyata membantu Aceh bangkit pasca tsunami dahsyat 2004 silam.

"Benar, kami sudah melayangkan surat," ujar MTA.

Ia menjelaskan, "Kami mempertimbangkan mereka adalah lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia. Meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan dirasa sangat dibutuhkan."

Namun begitu, langkah Aceh ini justru terlihat berseberangan dengan sikap pemerintah pusat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Pertahanan sekaligus menangani koordinasi bencana, Prabowo Subianto, menyebut situasi di tiga provinsi Sumatera utara termasuk Aceh masih terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo tegas.

Dia menegaskan, pemerintah lebih memilih menyelesaikan segala masalah pascabencana dengan tangan sendiri. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi sudah dicanangkan, dan diprediksi akan berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa dana tambahan untuk penanganan bencana sebesar Rp 268 miliar telah cair dan diterima semua pemerintah daerah di Sumatera. Prosesnya cepat, hanya tiga hari.

Tapi soal surat Aceh ke PBB? Tito mengaku belum mempelajarinya secara mendetail. "Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," katanya singkat, enggan berkomentar lebih jauh.

Lantas, apa makna di balik sikap Aceh ini? Sebuah bentuk tekanan halus kepada Jakarta agar pemulihan dipercepat? Atau mungkin ada keraguan terselubung terhadap kapasitas pusat? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung, menunggu perkembangan lebih lanjut.

Beralih ke Jawa Barat, ada aturan baru yang patut dicermati. Gubernur Dedi Mulyadi resmi memperluas kebijakan penghentian sementara izin perumahan. Awalnya hanya berlaku untuk Bandung Raya, kini meliputi seluruh wilayah provinsi.

Surat edarannya sudah terbit pertengahan Desember. Apa dampak nyatanya bagi developer dan pasar properti? Kita pantau bersama.

Jelang petang, kita juga akan mengulik konsep baru Soundrenaline 2025. Festival musik keliling ini punya pesan khusus di setiap kota yang disinggahinya. Siapa saja musisi yang terlibat? Simak obrolan santainya nanti.

Ikuti terus diskusi mendalam seputar isu-isu hangat ini. Tayang live Senin sampai Jumat, mulai pukul setengah empat sore. Analisis pasar saham, kabar terbaru, dan tentu saja ruang untuk komentar Anda.

Detik Sore, nggak cuma hore-hore!