Aceh Minta Bantuan PBB, Berbeda Sikap dengan Pemerintah Pusat

Polemik muncul dari Banda Aceh. Pemerintah setempat baru-baru ini secara resmi meminta bantuan PBB untuk menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya beberapa pekan lalu. Surat itu dilayangkan langsung ke dua badan dunia, UNDP dan UNICEF.

Bencana yang terjadi pada Rabu, 26 November itu, merusak banyak titik di 18 kabupaten dan kota. Kawasan yang paling parah terdampak antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, sampai Bener Meriah. Kerusakannya cukup luas.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah ini. Menurutnya, permintaan bantuan ke PBB bukan tanpa alasan. Mereka punya pengalaman nyata membantu Aceh bangkit pasca tsunami dahsyat 2004 silam.

"Benar, kami sudah melayangkan surat," ujar MTA.

Ia menjelaskan, "Kami mempertimbangkan mereka adalah lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia. Meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan dirasa sangat dibutuhkan."

Namun begitu, langkah Aceh ini justru terlihat berseberangan dengan sikap pemerintah pusat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Pertahanan sekaligus menangani koordinasi bencana, Prabowo Subianto, menyebut situasi di tiga provinsi Sumatera utara termasuk Aceh masih terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo tegas.

Dia menegaskan, pemerintah lebih memilih menyelesaikan segala masalah pascabencana dengan tangan sendiri. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi sudah dicanangkan, dan diprediksi akan berjalan hingga tiga bulan ke depan.