Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Subsidi Eks Dirut Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif

- Rabu, 10 Desember 2025 | 17:15 WIB
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Subsidi Eks Dirut Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif

Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya memutuskan perkara banding Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Eks Dirut PT Taspen itu terbukti terlibat dalam kasus investasi fiktif. Putusan hari ini, Rabu (10 Desember 2025, membawa sedikit perubahan. Hukuman penjara dan besaran uang pengganti tetap dipertahankan. Namun, ada satu poin yang direvisi.

Majelis hakim banding, yang diketuai Teguh Harianto dengan anggota Budi Susilo dan Hotma Maya Marbun, mengubah masa subsider pembayaran uang pengganti. Awalnya tiga tahun, kini menjadi lima tahun penjara jika ia tak melunasi.

“Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst tanggal 6 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana pengganti apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti dan status barang bukti,”

Begitu penegasan ketua majelis saat membacakan amar putusan.

Jadi, hukuman pokok untuk Kosasih tak berubah. Ia tetap harus mendekam di penjara selama sepuluh tahun. Ditambah denda Rp 500 juta, dengan subsider kurungan enam bulan. Yang juga tak bergeser adalah kewajiban membayar uang pengganti yang nilainya fantastis.

Rinciannya cukup panjang: Rp 29,152 miliar, lalu USD 127.057 (sekitar Rp 2,1 miliar), dan SGD 283.002 (sekitar Rp 3,6 miliar). Ada juga EUR 10 ribu, THB 1.470, GBP 30, hingga JPY 128 ribu. Tak ketinggalan HKD 500 dan KRW 1,262 juta. Plus Rp 2,877 juta lagi.

Kalau dijumlah semua, totalnya mencapai kira-kira Rp 35 miliar. Angka yang sungguh tak main-main.

Nah, perubahan signifikan ada di sini. Majelis banding memperpanjang masa subsider pembayaran uang sebesar itu.

“Jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 5 tahun,”

Ujar hakim dengan tegas. Artinya, tekanan untuk segera melunasi kini lebih besar. Lima tahun penjara tambahan menunggu jika uang pengganti itu tak juga dibayar.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar